Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen Suripto menyarankan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua guna menghindari kesan adanya konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," ucap Suripto di Jakarta, Jumat.
"Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur," sambungnya.
Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujar dia.
Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua.
Menurut dia, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia.
Berita Lainnya
Menko Polhukam kumpulkan panglima-pejabat kementerian rembuk Papua
Sabtu, 20 April 2024 6:36 Wib
TNI tembak dua anggota OPM pimpinan Egianus Kogoya
Sabtu, 20 April 2024 6:33 Wib
Tiga warga pembunuh Bripda OB di Dekai, Papua, ditangkap
Rabu, 17 April 2024 5:33 Wib
Atasi OPM, pemerintah perlu ubah keputusan politik negara
Rabu, 17 April 2024 5:25 Wib
TNI-Polri diminta tindak tegas OPM di Papua
Selasa, 16 April 2024 12:24 Wib
Bripda OB ditemukan tewas dianiaya OTK
Selasa, 16 April 2024 12:12 Wib
Bentrok TNI-Polri di Sorong, Papua Barat, harus diusut transparan
Senin, 15 April 2024 18:07 Wib
TNI dan Polri minta maaf masyarakat terkait bentrok di Sorong
Senin, 15 April 2024 14:00 Wib