PTRR: pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis nuklir masih tertinggal

id Batan,kedokteran nuklir,teknologi kesehatan,Radiofarmaka

Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Rohadi Awaludin (tengah) di sela Indonesia Nuclear Expo (Nexpo) 2019 di Yogyakarta, Jumat (6/9/2019). (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) - Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menyatakan hingga saat ini pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis nuklir di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain.

"Padahal di negara-negara lain seperti Korea Selatan saat ini sudah mencapai 600 rumah sakit dengan fasilitas kedokteran nuklir, dan di Jepang sudah 1.000 lebih," kata Kepala PTRR Batan Rohadi Awaludin di sela Indonesia Nuclear Expo (Nexpo) 2019 di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Rohadi, hingga saat ini rumah sakit di Indonesia yang tercatat telah memiliki fasilitas kedokteran nuklir sebanyak 15 rumah sakit yang tersebar di Padang, Samarinda, Makassar, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Sedangkan di Yogyakarta yakni di RSUP dr Sardjito masih dalam proses karena alat penunjangnya belum siap.

Menurut Rohadi, pada dasarnya Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menerapkan pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis nuklir karena Batan melalui PTRR secara konsisten terus memproduksi teknologi kesehatan itu.

Hingga saat ini PTRR bekerja sama dengan PT. Kimia Farma telah menghasilkan lima produk radiofarmaka yang dapat digunakan untuk kebutuhan diagnosis dan terapi medis terutama untuk penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, dan ginjal.

Ia menyebutkan kelima produk itu yakni Kit MIBI yang berfungsi untuk mendiagnosis fungsi jantung dan mengevaluasi fungsi otot jantung, Kit MDP yang berfungsi mendiagnosis sejauh mana penyebaran kanker di dalam tulang.




Selanjutnya, DTPA yang dapat mendiagnosis fungsi ginjal untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi ginjal pasien, serta Radiofarmaka Senyawa Bertanda 131 I-MIBG yang digunakan untuk mendiagnosis kanker neuroblastoma atau sistem saraf pada anak-anak.

"Kita dalam hal produksi sebenarnya terdepan, tetapi dalam pemanfaatannya  agak tertinggal dengan negara lain. Untuk itu kita dorong agar komunitas kesehatan di Indonesia bisa meningkatkan pemanfaatannya," kata dia.

Pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis nuklir, kata dia, perlu terus didorong mengingat biayanya lebih murah, terlebih jumlah penderita penyakit kanker di Indonesia terus meningkat.

Merujuk data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,79 per 1.000 penduduk, naik dari tahun 2013 sebanyak 1,4 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PKNI) dr Eko Purnomo menyebutkan hingga saat ini di Indonesia terdapat 60 dokter dan calon dokter spesialis kedokteran nuklir yang siap mendukung pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis nuklir.

"Sekarang ada 60 orang kalau kami sebar ke seluruh provinsi masih cukup," kata Eko.



 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar