Sleman siapkan Rp26 miliar untuk perangkat Pilkades e-Voting

id Pilkades serentak,sleman,evoting

Sleman siapkan Rp26 miliar untuk perangkat Pilkades e-Voting

Pelaksanaan Pilakdes serentak di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017 lalu. (Foto dok.Antarabengkulu.com)

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan anggaran lebih dari Rp26 miliar untuk pengadaan barang dan jasa guna keperluan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dengan pengambilan suara secara elektronik (e-Voting) pada 2020.

"Dalam waktu dekat ini kami akan segera melaksanakan pengadaan alat untuk keperluan Pilkades secara e-voting. Anggaran yang disiapkan lebih dari Rp26 miliar," kata Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Widodo di Sleman, Selasa.

Menurut dia, anggaran tersebut antara lain untuk membeli komputer dan laptop.

"Tetapi ini belum termasuk alat-alat kebutuhan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, kebutuhan untuk e-voting meliputi komputer, laptop, printer, card reader, smart card dan UPS. Masing-masing alat tersebut jumlahnya 1.212 unit. Prosesnya, kata dia, sampai pada tahap menyusun spesifikasi.

"Sistem pengadaannya nanti ada yang tender ada yang katalog," katanya.

Kepastian Pilkades di Kabupaten Sleman dengan e-voting ini telah tertuang pada Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua atas Perda No 5/2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.

Baca juga: 56 desa di Gunung Kidul gelar Pilkades Serentak 2019

Pelaksanaan Pilkades akan dilakukan pada 2020 mendatang dan digelar serentak pada 49 desa di 17 kecamatan.

Proses pemilihan dilakukan di 1.102 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 718 pedukuhan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman Priyo Handoyo mengatakan, pilkades serentak akan diselenggarakan tahun depan. Namun kepastian terkait jadwal masih menunggu persetujuan Gubernur DIY.

Dari 49 desa yang menyelenggarakan e-voting, dua jabatan kepala desa telah kosong sejak 2018. Sedangkan 33 desa mengalami kekosongan jabatan kades pada 2019. Ditambah tahun depan ada 14 desa yang berakhir masa jabatan kepala desa.

"Desa yang kosong jabatan kepala pemerintahannya selanjutnya dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) dari kalangan ASN," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar