Paguyuban Pondok Laguna Kulon Progo meminta kejelasan tempat relokasi

id Pelaku usaha Glagah,Kulon Progo

Paguyuban Pondok Laguna Kulon Progo meminta kejelasan tempat relokasi

Pelaku usaha Pantai Glagah yang tergabung dalam Paguyuban Pondok Laguna di Kabupaten Kulon Progo menggelar aksi menujut kejelasan tempat relokasi. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Puluhan pelaku usaha di Pantai Glagah yang tergabung dalam Paguyuban Pondok Laguna di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menuntut kejelasan tempat relokasi pedagang di kawasan lagunan.

Salah satu pemilik rumah makan laut Pantai Glagah, Gunarti, mengatakan sampai saat ini, pelaku usaha di kawasan Pantai Glagah belum mendapat kejelasan tempat relokasi dari Pemkab Kulon Progo, tapi di sisi lain pelaku usaha diberi batas waktu pengosongan hingga 31 Oktober 2019.

"Kami mohon pemerintah kabupaten memikirkan kami. Kami harap ada diskusi dan kejelasan tempat relokasi pelaku usaha di Pantai Glagah. Kami dalu warga pendukung bandara, jangan sampai kami sudah pindah, sudah ngalah tapi malah kelapan. Apakah tidak merasa kasian dengan kami," katanya, Selasa.

Ia berharap selama proses penataan, biarkan pelaku usaha tetap beroperasi, jangan dihentikan dan terkesan dikatung-katungkan seperti ini.

"Kami sudah mulai menjalani usaha sejak 2005. Kami berharap pemkab atau dinas terkait bisa memahami kami dan mencarikan solusi hingga penataan Pantai Glagah selesai," harapnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah Ripto Triyono mengatakan selama ini, pihaknya tidak pernah mendapat sosialisasi pembuatan rencana detail teknis (DED) Pantai Glagah.

Namun secara mendadak, pemkab memasang pengumuman di sejumlah titik di pantai tersebut yang isinya seruan kepada para pelaku usaha untuk segera mengosongkan usahanya maksimal akhir Oktober.

Selain itu, kebijakan pemkab merelokasi pedagang dan pelaku usaha di kawasan Pantai Glagah belum dilakukan pembicaraan dengan baik. Mulai belum ada kejelasan lokasi relokasi dan nasib pelaku usaha di Pantai Glagah.

"Kalau saja pemkab mengajak diskusi dengan kami, tentu tidak akan seperti ini," katanya.