Mayoritas perangkat desa di Bantul belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Bantul (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan para perangkat desa di sebanyak 43 desa wilayah tersebut belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja itu.

"Untuk perangkat desa itu tinggal 43 desa dari 75 desa se-Bantul yang (perangkat desa) belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Bantul," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bantul Unggul Saflan di Bantul, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya tidak merinci desa-desa mana yang belum terdaftar di lembaga pemerintah yang mengelola jaminan perlindungan tenaga kerja tersebut, akan tetapi mayoritas desa belum menganggarkan para perangkat desanya untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita berharap seluruh perangkat desa di Kabupaten Bantul kalau bisa terdaftar pada tahun ini, karena apabila terjadi resiko pekerjaan, manfaatnya sudah jelas akan kita diberikan kepada teman-teman perangkat desa," katanya.

Untuk itu, kata dia, sebagai upaya menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa, selain dilakukan pendataan juga gencar melakukan sosialisasi-sosialiasi pada setiap pertemuan dengan desa tentang pentingnya jaminan keselamatan kerja itu.

"Kita selalu sosialisasi terus, kita turun ke lapangan untuk sosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Selain perangkat desa, dia mengakui masih ada pegawai harian lepas (PHL) atau non-pegawai negeri sipil (non-PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul yang belum diikutkan institusi terkait untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau PHL itu ada sekitar 2.000an yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun untuk jumlah total PHL di Bantul kita belum tahu pasti, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang punya datanya, namun baru 2.000an orang," katanya.