Elemen masyarakat Yogyakarta gelar aksi dukung revisi Undang-Undang KPK

id Aksi dukung revisi UU KPK,masyarakat kopi yogyakarta, antaranews.com

Aksi solidaritas dukung revisi UU KPK di Titik Nol Kilometer Yogyakarta oleh elemen masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Masyarakat Kopi (Maskop). (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Yogyakarta (ANTARA) - Elemen masyarakat Yogyakarta yang mengatasnamakan Masyarakat Kopi, Rabu, mengadakan aksi solidaritas di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta sebagai sikap mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aksi oleh puluhan orang di pusat Kota Yogyakarta dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan "Selamatkan KPK melalui Revisi RUU dan Pansel KPK" dan diantaranya kertas bertuliskan "Kami Percaya Pansel KPK" tersebut juga dilakukan orasi pernyataan sikap.

"Revisi UU KPK yang telah digulirkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi sebuah tuntutan demokrasi untuk mewujudkan lembaga antikorupsi yang independen, profesional dan transparan," kata Koordinator Masyarakat Kopi (Maskop) Mulyadi disela aksi.

Menurut dia, Maskop yang terdiri seluruh elemen masyarakat Yogyakarta peduli KPK ini menilai bahwa kerja pemerintah dalam melayani masyarakat akan maksimal kalau antar instansi bisa menjalankan fungsi koordinasi.

"Maka dari itu KPK butuh pasal pengawasan, karena transparansi kinerja KPK harus diketahui oleh masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, UU KPK harus direvisi, bukan memperlemah, akan tetapi merubah strategi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dalam memperkuat dan mempertegas arah strategi pemberantasan korupsi.

Ia juga mengatakan, revisi UU KPK, sebagai upaya reformasi dan memperkuat kedudukan dan profesionalitas lembaga antirasuah tidak hanya asas independensi, KPK juga harus profesional, adil, tidak tebang pilih serta harus mengedepankan asas 'equality before the law'.

"Revisi UU KPK adalah langkah untuk menjadikan KPK lebih adil dan objektif, bukan berarti akan menghilangkan eksistensi dan independensi KPK, karena tetap mengedepankan prinsip pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM)," katanya.

Dia mengatakan, dewan pengawas KPK adalah salah satu dari enam poin yang diajukan DPR dalam revisi UU KPK.

"Dengan dimasukkannya dewan pengawas KPK tersebut ditujukan agar kinerja KPK menyelamatkan uang negara dapat dilakukan dengan optimal," katanya.
Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar