Sekjen Kemendagri: BKKBN didorong susun desain besar kependudukan

Bangka Tengah, Kepulauan Bangk (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mendorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyusun desain besar kependudukan yang bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia.

"Pengendalian kependudukan diserahkan ke pemerintah daerah. Karena itu perlu ada desain besar pengendalian kependudukan," kata Hadi saat menyampaikan pidato kunci mewakil Menteri Tjahjo Kumolo dalam Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang diadakan di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.

Hadi mengatakan bila desain besar pengendalian kependudukan sudah ada, maka Kementerian Dalam Negeri yang akan memberikan panduan kepada pemerintah daerah.

Hadi berharap pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan bisa dimasukkan dalam salah satu indikator capaian kinerja pemerintah.



Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan desain besar pengendalian kependudukan penting untuk menyusun strategi dalam memetik bonus demografi.

"Bonus demografi tidak akan bisa dipetik kalau tidak dipersiapkan meskipun proporsi usia produktif meningkat," tuturnya.

Menurut Hasto bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada 2030 tidak datang tiba-tiba, tetapi merupakan keberhasilan program keluarga berencana sejak 1971.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyampaikan pidato kunci mewakili Menteri Tjahjo Kumolo dalam Sarasehan Nasional Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang merupakan kerja sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.

Narasumber dalam sarasehan itu adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro dengan narasumber pakar komunikasi Prof Effendy Ghozali.*