DPRD Bantul menyoroti tertundanya padat karya Disnakertrans

Bantul (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti tertundanya kegiatan padat karya infrastruktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul 2019 karena hingga pertengahan September belum ada kepastian realisasinya.

"Sosialisasi kegiatan padat karya tahun 2019 sudah dilaksanakan sejak Maret lalu, namun kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan, saya selaku pengawas anggaran di Komisi D DPRD saat itu tentu ingin ada ketegasan," kata Anggota DPRD Bantul Supriyono dalam konferensi pers di Bantul, Senin.

Menurut dia, tertundanya atau belum terlaksanannya kegiatan padat karya 2019 di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, berdasarkan informasi yang dia terima, akibat beberapa gagal lelang dalam menentukan rekanan untuk mengerjakan kegiatan yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi penganggur itu.

Padahal, kata wakil rakyat petahana atau anggota DPRD Bantul yang terpilih kembali pada 2019, waktu yang tersisa pada tahun ini tinggal dua bulan lebih, sehingga jika mulai dikerjakan dikhawatirkan akan berdampak pada pengerjaan yang kurang maksimal dan menjadi masalah di kemudian hari.

"Kenapa sampai gagal lelang tiga kali, kalau satu kali gagal mungkin masih bisa dimaklumi, namun kenapa sampai tiga kali gagal, tentu ini bukan karena persoalan teknis lagi, namun nonteknis," kata Supriyono.

Bahkan, pihaknya menduga ada kemungkinan "permainan" dalam proses lelang yang dilakukan instansi terkait. Meski begitu, pihaknya masih akan melakukan penelusuran untuk mencari fakta-fakta di lapangan apakah ada persoalan di dalam mencari pihak ketiga dalam padat karya.

"Diduga ada permainan nonteknis, saya wakil rakyat tidak senang kalau ada 'permainan' seperti ini. Tentu saya mendesak agar proses lelang segera diselesaikan yang dilakukan sesuai aturan, apalagi waktu tinggal dua bulan lebih, kalau gagal lagi, tentu berdampak buruk bagi pembangunan di Bantul," katanya.

Supriyono mengatakan padat karya Disnakertrans Bantul pada 2019 menyasar 193 kelompok masyarakat (pokmas) dengan masing-masing satu titik, sementara satu lokasi dianggarkan Rp100 juta, sehingga total kegiatan untuk membangun sarana di masyarakat itu Rp19,3 miliar.

"Ada pembangunan talud, corblok, bangket jalan dan lain-lain. Masyarakat sudah tahu kegiatannya, tapi belum ada kejelasan. Kalau soal teknis tidak masalah, tapi ini ada masalah nonteknis. Makanya kita minta kejelasan, dan masyarakat ingin tahu padat karya dilaksanakan atau tidak," katanya.

Dia mengatakan akan memberi waktu kepada Disnakertrans Bantul untuk menjelaskan kaitannya program padat karya, apabila dalam satu-dua pekan belum ada kepastian, pihaknya bersama masyarakat akan mengadakan aksi.

"Saya tidak tendensi politis, tapi ini karena batalnya (belum ada kejelasan, red.) kegiatan padat karya akibat gagal lelang yang ketiga kali," katanya.