Pemkot meminta klarifikasi wajib pajak absen dari pemanggilan

id pajak,wajib pajak,yogyakarta

Pemkot meminta klarifikasi wajib pajak absen dari pemanggilan

Ilustrasi (Antaranews)

Yogyakarta (ANTARA) - Upaya penagihan tunggakan pajak dari sejumlah wajib pajak terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan memanggil wajib pajak, namun ada beberapa wajib pajak yang tidak hadir sehingga perlu dilakukan klarifikasi secara langsung.

“Panggilan kepada wajib pajak yang tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran pajak dilakukan melalui surat. Tetapi, ada yang tidak hadir. Oleh karenanya, kami datangi untuk klarifikasi,” kata Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Santosa, dalam proses klarifikasi tersebut juga dilakukan upaya penagihan agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajak yang masih dimiliki.

Sementara itu, dari proses pemanggilan yang sudah dilakukan kepada 93 wajib pajak dari pelaku usaha hotel, restoran, hiburan, dan parkir pekan lalu, Santosa mengatakan, sudah ada beberapa yang langsung memenuhi kewajiban membayar pajak.

“Ada juga yang belum tetapi sudah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan. Untuk berapa realisasi tunggakan pajak yang sudah dibayarkan, masih dalam proses,” katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk tim optimalisasi pajak daerah sebagai tindak lanjut dari komitmen yang sudah dibuat pemerintah daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban membayar tunggakan akan diberi peringatan, salah satunya dengan penempelan stiker di tempat usaha. Stiker yang berukuran 60x40 cm akan menyatakan bahwa tempat usaha tersebut belum membayar atau masih menunggak pajak.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Agus Winarto yang menjadi bagian dari tim berharap, jangan sampai ada tempat usaha yang harus ditempel stiker sebagai penunggak pajak.

“Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi, pajak yang harus disetorkan sebenarnya sudah dibayarkan oleh konsumen saat membeli jasa atau makanan. Pelaku usaha tinggal menyetorkannya ke pemerintah daerah,” kata Agus.

Agus menambahkan, akan memanggil ulang wajib pajak yang belum memenuhi panggilan tahap pertama.

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar