FPAN desak Pemkab Kulon Progo melakukan investasi properti

Kulon Progo (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat melakukan investasi properti dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat terdampak pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta.

Sekretaris FPAN DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo harus lebih siap, khususnya di bidang investasi properti menyusul rencana pengoperasian Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) secara penuh pada 2020.

"Investasi properti diwujudkan dalam bentuk tempat tinggal atau tempat singgah dengan untuk mempermudah pendatang baru," kata Priyo.

Dengan beroperasinya BIY secara penuh, pemkab juga harus menyiapkan sarana prasarana ketersediaan tempat tinggal bagi penduduk yang akan berdiam di Kulon Progo dampak dari perkembangan operasi penuh bandara.

Selain itu, kata Priyo, Pemkab Kulon Progo perlu memfasilitasi adanya apartemen atau perumahan paket hemat atau yang murah terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah dalam kecukupan ketersediaan tempat tinggal.

"Saat ini, harga tanah di Kulon Progo sangat tinggi. Daya beli masyarakat sangat rendah, sehingga perlu dipikirkan kebijakan mengantisipasi banyaknya warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal," katanya.

Priyo juga mendesak PT Angkasa Pura I berperan aktif membangun Kulon Progo dalam menyiapkan perencanaan konsep konsep partisipatif yang lebih nyata, dengan beroperasinya BIY.

"Keterlibatan Angkasa Pura I dalam ikut serta memberdayakan potensi lokal baik pelatihan maupun penyedian outlet UMKM di dalam bandara harus senantiasa diingatkan dan terkomunikasi dengan baik," katanya.

Anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono meminta Angkasa Pura I selalu melibatkan tenaga kerja lokal Kulon Progo dalam kebutuhan bandara yang lebih optimal. DPRD Kulon Progo akan terus mengawal apa yang telah dijanjikan Angkasa Pura I.

"Kami juga minta Pemkab Kulon Progo, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyiapkan SDM dalam berbagai bidang yang dibutuhkan dalam pengoperasi BIY," kata Ponimin.