Wabup Bantul sayangkan penundaan padat karya karena gagal lelang

Bantul (ANTARA) - Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyayangkan tertundanya kegiatan padat karya tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akibat gagal lelang untuk menentukan pelaksana kegiatan.

"Saya menyayangkan itu terjadi, karena proyek padat karya itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan sudah diverifikasi oleh teman-teman di dewan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)," kata Wabup Bantul di Bantul, Rabu.

Pada tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul merencanakan kegiatan padat karya sebanyak 193 paket untuk 193 kelompok masyarakat di Bantul, tetapi hingga minggu keempat September kegiatan itu belum terlaksana karena gagal lelang tiga kali.

Wabup mengatakan, kelompok masyarakat penerima program itu tentu mengharapkan agar kegiatan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur dan warga miskin itu segera dilaksanakan, apalagi hasilnya bisa berdampak pada peningkatan infrastruktur di wilayah itu.

"Nah tentu saja kalau gagal maka secara anggaran kinerjanya buruk dan secara aspiratif masyarakat tidak terpenuhi, maka ini harus dilakukan percepatan, apalagi biasanya juga tidak gagal, kita sudah berkali-kali  melakukan padat Karya tidak pernah gagal, kenapa ini gagal," katanya.

Untuk itu, kata Wabup, jika diperlukan nantinya pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bantul sebagai lembaga yang memfasilitasi proses lelang padat karya itu akan dievaluasi, jika memang ada yang tidak sesuai atau memang ada persyaratan yang menyulitkan bagi peserta lelang.

"Coba nanti ULP bisa kita evaluasi kenapa ini gagal, karena kan sebelumnya tidak pernah gagal, atau syaratnya yang terlalu sulit. Bagi saya yang penting program berjalan dengan baik, kemudian sasaran manfaat dari kegiatan itu tercapai ya sudah, tidak perlu membuat syarat yang sulit sampai tidak ada rekanan yang bisa mengerjakan," katanya.

Apalagi, menurut Wabup Bantul, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat itu tersedia, sehingga jangan sampai kegiatan tidak terlaksana dengan baik hanya karena aturan atau persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi.

Terkait dengan dugaan intervensi terkait proses lelang sehingga gagal lelang berkali-kali, Wabup mengatakan, belum melihat adanya indikasi intervensi tersebut, karena pihaknya lebih melihat kepada sistem atau pelaksanaan lelang tersebut.

"Saya masih melihat indikasi itu, kemungkinan ini ada sesuatu di dalam sistem atau pelaksanaan ini yang menghambat adanya proses pelelangan itu, lebih ke sistem, karena biasanya tidak terjadi gagal lelang," kata Wabup Bantul.