Kulon Progo imbau ASN waspada penipuan kenaikan jabatan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah setempat untuk mewaspadai aksi penipuan berkedok kenaikan pangkat atau jabatan dalam struktural tertentu.

Aksi penimpuan ini mencatut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulon Progo. Pelaku melakukan aksi dengan menghubungi beberapa pejabat di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kelautan

Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo Yuriyanti di Kulon Progo, Senin, mengatakan pengangkatan jabatan menggunakan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

"Oleh karena itu kami imbau kepada seluruh ASN di Kulon Progo untuk berhati-hati dan tidak percaya terhadap informasi-informasi yang sifatnya memungut uang atau menstransfer sejumlah uang, karena itu murni penipuan," kata Yuriyanti.

Ia mengatakan BKPP Kulon Progo berkomitmen untuk memegang prinsip "good dan clean government" jadi benar-benar tidak ada pembebanan-pembebanan terhadap latar belakang struktural.

Oleh karena itu, lanjut dia, jika ada telepon yang menjanjikan pengangkatan atau kenaikan jabatan, maka hal itu jelas tidak benar dan bukan dari pihak BKPP maupun dari TPK.

"Kami mengimbau ASN hati-hati untuk tidak mempercayai janji-janji dari penipu sehingga tidak menjadi korban penipuan, kemudian memberikan sesuatu yang diminta informasinya adalah uang, ini sangat tidak benar," katanya,

Salah satunya dialami Kepala Seksi Seni dan Film, Disbud Kulon Progo Gunawan Edi Nugroho mengaku menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari BKPP pada Jumat (27/9) pagi. Orang tersebut mengatasnamakan diri sebagai Kepala BKPP Kulon Pogo Yuriyanti. Pelaku menawarkan promosi kepada dirinya dari jabatannya sekarang menjadi Kepala Bagian.

"Kami ditawari jadi kabag, tapi syaratnya harus transfer uang dulu, alasannya dari pelaku uang ini buat anggaran pelantikan, dia mintanya Rp47 juta, tapi saya jawab cuma punya Rp5 juta," katanya.