310 perempuan Bantul menerima bantuan sosial ekonomi dan modal usaha

id Bantuan PKH

310 perempuan Bantul menerima bantuan sosial ekonomi dan modal usaha

Bupati Bantul Suharsono secara simbolis menyerahkan bantuan sosial ekonomi bagi perempuan warga Bantul, DIY, Senin (7/10/2019). (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Sebanyak 310 perempuan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menerima bantuan sosial ekonomi dan modal usaha ekonomi produktif dari pemerintah daerah setempat guna mengangkat perekonomian perempuan rawan sosial ekonomi tersebut.

"310 orang itu terdiri dari 145 penerima bantuan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan 165 bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif dan Program Keluarga Harapan (UEP PKH)," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung di sela kegiatan itu di Bantul, Senin.

Dia menjelaskan program tersebut bertujuan mengangkat perekonomian masyarakat Bantul, khususnya perempuan, dan bantuan sosial berbentuk tunai kepada perempuan yang telah lolos mengikuti program itu. Penerima bantuan tentunya telah mengikuti verifikasi sebelumnya.

"Pemberian bantuan ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian bagi perempuan yang mengalami permasalahan perekonomian," katanya.

Bupati Bantul Suharsono usai menyerahkan bantuan itu, mengatakan WRSE adalah perempuan yang telah berstatus sebagai janda atau tidak memiliki suami. Mereka diberikan dana batuan sosial masing-masing sebesar Rp2 juta.

"Sedangkan penerima bantuan dari kelompok UEP PKH adalah mereka yang berstatus berumah tangga, tapi dalam keadaan sulit perekonomian, mereka diberikan bantuan sosial masing-masing Rp3 juta. Total bantuan dalam program bantuan sosial ini sebesar Rp785 juta," kata diai.

Ia mengatakan program itu termasuk dalam anggaran rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam mengangkat kesejahteraan perekonomian masyarakat Bantul, khususnya untuk kalangan perempuan.

Ia menjelaskan penerima bantuan sosial ekonomi tersebut sebelumnya telah diseleksi untuk kelayakan dan apabila dinyatakan layak setelah ada verifikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Bantul, mereka berhak mendapat bantuan.

Dalam pengurusan dan pengalokasian dana, diurus oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul pada bagian Pejabat Pelaksanaan Keuangan Daerah (PPKD) Bantul.

"Saya berharap bahwa bantuan yang dibagikan dapat dijadikan sebagai pijakan awal modal usaha bagi para perempuan, sehingga ke depannya mampu menciptakan masyarakat mandiri dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bantul," katanya.
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar