Sekjen Menyebutkan Hasil Pencapaian 5 Tahun Kinerja Kemendagri

id kemendagri,capaian kinerja,5 tahun

Sekjen Menyebutkan Hasil Pencapaian 5 Tahun Kinerja Kemendagri

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. (ANTARA/ H.O Puspen Kemendagri).

Yogyakarta (ANTARA) - Indonesia terus berbenah diri dengan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam mewujudkannya melalui Nawa Cita, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo..

Hadi Prabowo mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri terus berinovasi dalam mencetak prestasi. Berbagai capaian kinerja Kemendagri selama 5 tahun telah diraih di antaranya, yakni:

Capaian Kinerja Pemerintahan

Kemendagri telah menginisiasi lima Undang-Undang (UU), antara lain, UU Partai Politik, UU Pemda, UU Administrasi Kependudukan, UU Pemilu, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Kemendagri juga terlibat dalam pembahasan UU sektor berjumlah 22 RUU, 15 Peraturan Pemerintah, dan menginisiasi 2 Peraturan Presiden, dan 528 Permendagri.

Kemendagri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur Kemendagri dan pemerintah daerah yakni dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang telah meluluskan 34.406 alumni Diklat Kepemimpinan Aparatur, 1.637 alumni Orientasi Pendalaman Tugas KDH/WKDH, 847 alumni Diklat Damkar dan Pol PP,  16.605 alumni Diklat Revolusi Mental PPRM, KPRM, dan APRM, serta  749 alumni Diklat Camat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri telah membentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Dalam Negeri (LSPDN) di 34 BPSDM Provinsi.

Kemendagri juga telah membentuk Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Pemerintah Daerah tepatnya di Rokan Hilir.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2015, 2017, 2018, Kemendagri telah berhasil mengawal dan memfasilitasi pesta demokrasi baik melalui regulasi maupun dukungan fasilitasi pendanaan. 

Pelaksanaan Pemilu 2019 berhasil dikawal Kemendagri melalui berbagai dukungan. Kemendagri mengawal ketentraman, ketertiban, dan keamanan selama tahapan pemilu sehingga tercipta kondusifitas pelaksanaan dengan terjalinnya sinergitas kementerian/lembaga, TNI/Polri, bawaslu, dan DKPP.

Partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 mencapai 81,93 persen atau melampui target RPJMN  2015-2019 yang ditargetkan sebesar 77,5 persen.

Cipta kondisi dengan pemberdayaan forum dialog publik juga terus digencarkan dengan penguatan FKUB, FKDM, PPWK, dan FPK, deteksi dini serta fasilitasi penanganan konflik yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial guna menghindari gangguan keamanan dalam negeri. 

Pada 2014-Juli 2019 sebanyak 357 peristiwa konflik terjadi yang artinya mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Untuk itu melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen dalam mendukung tugas di lapangan.

Kebijakan pemerintah menaikkan bantuan Partai Politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara untuk DPP, minimal Rp1.200 per suara untuk provinsi, Rp1.500 per suara untuk kabupaten/kota.
Pemerintah juga bermitra dengan 420.381 organisasi masyarakat (ormas) per 31 Juli 2019. 

Kemendagri memberikan fasilitas pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas, fasilitas pelkatihan dan pembekalan sistem aplikasi database ormas di 34 provinsi.

Kemendagri mempercepat penyelesaian batas antar daerah dengan upaya dan langkah strategis dengan menerbitkan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Pengesahan Batas Daerah. Sebanyak 322 segmen dapat diselesaikan di tahun 2014 hingga September 2019.

Setelah 40 tahun, delegasi Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan segmen batas wilayah antar kedua negara yaitu 2 Outstanding Boundary Problems (OBP) yaitu OBP SIMANTIPAL dan OBP C 500-C 600.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel, sebanyak 4.123 Aparatur Desa dan Kecamatan telah difasilitasi pelatihan PTPD.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri Tahun 2018 juga telah mencapai level 89,23 atau masuk dalam kategori menuju informatif.

Capaian Kinerja Pembangunan

Peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah yaitu koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi telah mengahislkan kinerja pembangunan daerah yang signifikan. Diukur dengan indikator makro tingkat pertumbuah ekonomi 2018 sebanyak 5,17 persen atau mengalami peningkatan 0,16 persen dibandingkan tahun 2014. 

Tingkat pengangguran terbuka 2018 sebanyak 5,13 persen atau mengalami penurunan 0,57 persen dibandingkan 2014, tingkat pembangunan manusia pada 2018 sebasar 71,39 persen atau naik 2,49 dibandingkan 2014, Gini Ratio 2018 sebesar 0,389 atau turun 0,025 dibandingkan 2014, tingkat kemiskinan 2019 9,41 persen  persen atau 25,67 juta jiwa mengalami penurunan 1,55 persen dibandingkan 2014.

Kemendagri berhasil menjaga tingkat inflasi selama 5 tahu terakhir melalui TPID dengan memperkuat dasar hukum TPID disertai pemantauan tingkat inflasi melalui koordinasi TPID antar daerah.

Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mendukung penerapan SPM di daerah mulai 2017-2019 Kemendagri melakukan pembinaan ke 34 provinsi dengan melakukan sosialisasi bersama kementerian teknis terkait denga regulasi SPM pelayanan dasar, asistensi dan supervisi terhadap daerah yang bertujuan mendorong kebijakan SPM trerintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

Pelayanan Administrasi Kependusukan terus dibenahi. Perekaman data kependudukan hingga Agustus 2019 meningkat 98,78 persen atau sebanyak 191.000.595 jiwa.

Lima tahun terakhir program pelayanan  Kartu Identitas Anak (KIA) pada kabupaten/kota terus meningkat aignifikan.

Terobosan lain juga dilakukan Kemendagri dalam memberikan layanan dokumen teritegrasi.

Pemangkasan birokrasi secara intensif dilakukan sejak 2015.

Kemendagri dan BNN melakukan kerja sama dalam melakukan data kependudukan sebagai komitmen bersama mengoptimalkan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Cakupan pelayanan akta kelahiran mengalami peningkatan signifikan selama 5 tahun terakhir. Tercatat pada 2015 mencapai 61,62 persen dan pada 2019 mencapai 90,73 persen.

Kemendagri juga mengirmkan tim untuk memastikan jalannya pemerintahan di wilayah terdampak bencana seperti di NTB dan Sulawesi Tengah. Selain itu tim Kemendagri juga turun  langsung ke lokasi karhutla. 

Capaian Kinerja Pembinaan dan Kepastian Hukum

Sebanyak 3.143 regulasi telah dibatalkan untuk mewujudkan deregulasi demi meningkatkan invetasi serta kemudahan berusaha.

Kemendagri dan Kemenpan RB dan BKN menandatangani keputusam bersama (SKB) terkait pemberhentian dengan tidak hormat bagi PNS yang telah berstatus koruptor dan bertatus inkracht.

Langkah startegis Kemendagri dalan penguatan kelembagaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) daerah berupaya meningkatkan indepensi APIP dan penanganan kasus terindikasi tindak pidana korupsi.

Selain itu, Kemendagri juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat pengawas pemerintah. Pada lima tahun menambah jumlah personel pejabat pemawas pemerintah sebnyak 2.862 orang yang tersebar di 34 provinsi dan kabupaten/kota.



 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar