Pemkab Gunung Kidul diminta anggarkan penanganan bunuh diri

id Bunuh diri,DPRD Gunung Kidul,Gunung Kidul

Pemkab Gunung Kidul diminta anggarkan penanganan bunuh diri

Ketua DPRD Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaringsih. ANTARA/Sutarmi

Satgas berani hidup seharusnya dibentuk hingga RT di setiap wilayah. Kemudian kader-kader tersebut dibekali pengetahuan untuk membaca dan melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang memiliki risiko bunuh diri.
Gunung Kidul (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Endah Subekti Kuntaringsih meminta pemerintah setempat menganggarkan dan khusus untuk penanganan bunuh diri yang selama Januari-Oktober mencapai 30 kasus.

Endah Subekti Kuntaringsih di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan bunuh diri di Gunung Kidul merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

"Kepada OPD terkait perlu menganggarkan dana penanggulangan bunuh diri sebab selama ini pemkab belum menangani serius masalah ini dibanding dengan masalah lainnya," kata Endah.

Menurut dia, satuan tugas berani hidup untuk pencegahan bunuh diri belum bekerja maksimal. Satgas berani hidup seharusnya dibentuk hingga RT di setiap wilayah. Kemudian kader-kader tersebut dibekali pengetahuan untuk membaca dan melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang memiliki risiko bunuh diri.

Baca juga: 130 ribu warga Gunung Kidul terdampak kekeringan

"Orang dengan risiko bunuh diri sudah dipetakan, misalnya orang yang depresi. Depresi berbeda dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGJD), kalau maaf orang gila itu malah tidak ada yang bunuh diri tetapi kalau orang depresi selama ini malah melakukan aksi itu.

Saya lihat belum ada tindakan khusus untuk penanggulangan bunuh diri secara kasat mata oleh pemerintah," kata Endah.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Gunung Kidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan belum ada anggaran yang secara khusus diplotkan untuk  penanggulangan bunuh diri pada 2019.

Namun demikian, pihaknya telah menganggarkannya dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.

"Saat ini anggaran yang ada dari Dinkes untuk penanggulangan bunuh diri sudah terakomodir dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular," kata dia.

Ia berharap Dinkes mendapatkan alokasi anggaran tambahan pada 2020. "Akan tetapi hal tersebut belum menjadi kepastian dan memerlukan komunikasi lebih lanjut," katanya.

Baca juga: BPJS Kesehatan menunggak Rp18 miliar di RSUD Wonosari