Pemkab Gunung Kidul tidak urusi surat suara Pilkades serentak

id Pilkades,Gunung Kidul

Pemkab Gunung Kidul tidak urusi surat suara Pilkades serentak

Pilkades Serentak 2019. (Dok Ist)

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak lagi mengurusi masalah pencetakan surat suara pada Pemilihan Kepala Desa serentak 2019 karena kewenangan dilimpahkan kepada panitia di masing-masing desa.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunung Kidul Muhammad Farkhan di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan proses pencetakan akan diserahkan ke panitia di masing-masing desa.

Untuk kesuksesan dalam pilkades, pemkab sudah mengalokasikan bantuan keuangan khusus sebesar Rp3,1 miliar yang diberikan kepada 56 desa yang menyelenggarakan pemilihan serentak.

"Ini sebagai stimulan dan salah satunya digunakan untuk proses pengadaan surat suara pemilihan,” kata Farkhan.

Meski tidak lagi menangani urusan surat suara, pemkab tidak akan lepas tangan. Hal ini dikarenakan masih ada logistik pilkades yang diurusi pemkab, salah satunya pendistribusian kotak suara untuk pemilihan.

"Kotak suara kami yang urusi. Rencananya logistik ini akan menggunakan kotak hibah dari KPU Gunung Kidul,” katanya.

Ia mengatakan persiapan untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2019 agak berbeda dengan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan menyerahkan pengadaan ke panitia di desa tidak lepas dari evaluasi penyelenggaraan pilkades serentak sebelumnya.

Pada saat itu. ada sedikit masalah dalam pencetakan maupun dalam pendistribusian sehingga diputuskan pemkab tidak lagi menangani masalah pengadaan surat suara pilkades.

"Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pencetakan maupun surat suara tertukar pada saat pengiriman,” katanya.

Sementara itu, Kepala DP3AKBPMD Gunung Kidul Sujoko mengatakan dalam alokasi bantuan keuangan khusus untuk pilkades, setiap desa akan mendapatkan bantuan stimulan antara Rp30 juta hingga Rp90 juta. Besaran stimulan di setiap desa berbeda-beda karena disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih maupun tempat pemungutan suara yang ada.

"Total dana yang disiapkan Rp3,1 miliar dan setiap desa menerima paling sedikit Rp30 juta dan paling banyak Rp90 juta,” katanya.
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar