Bawaslu melayangkan imbauan ke semua lurah terkait netralitas Pilkada

id Bawaslu Bantul

Bawaslu melayangkan imbauan ke semua lurah terkait netralitas Pilkada

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melayangkan surat imbauan kepada semua kepala desa dan perangkat desa di wilayah ini kaitannya dengan netralitas aparatur desa tersebut menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020.

Ketua Bawaslu Bantul Harlina di Bantul, Senin, mengatakan, sekarang ini lembaganya sudah mulai melakukan tahapan pengawasan menyusul penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada Bantul 2020 antara Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul beberapa waktu lalu.

"Bawaslu Kabupaten Bantul sudah melakukan pengawasan dengan memberikan surat imbauan kepada seluruh kepala desa dan juga perangkat desa di wilayah Bantul untuk mereka yang diatur netralitasnya agar tidak terlibat di dalam dukung-mendukung calon," katanya.

Dia mengatakan, dukung-mendukung tersebut tidak boleh diberikan terhadap calon kepala daerah atau wakil kepala daerah baik dari jalur perseorangan maupun yang akan diusung oleh partai politik (parpol), meski tahapan pencalonan itu baru akan dimulai pada pertengahan 2020.

"Jadi (lurah dan perangkat desa) harus bisa mendudukkan diri sebagaimana apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada sendiri maupun di undang-undang lainnya, yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena di dalam pasal 9 ayat 2 itu diatur terkait hal ini," katanya.

Untuk itu, Bawaslu berharap dengan adanya surat imbauan yang sudah dilayangkan dan diedarkan pekan lalu tersebut kalau sebelumnya ada rumor-rumor yang bergulir tentang lurah atau perangkat desa yang kemungkinan mendukung, maka surat itu bisa menjadi acuan supaya tidak terlibat dalam proses dukung mendukung.

"Karena yang namanya mendukung perseorangan ini pun juga sama aturannya, walaupun perseorangan ini masuk kepada peserta Pilkada, sehingga sama bobotnya, dan Bawaslu sudah mengeluarkan imbauan dan sudah disebar ke 75 desa belum lama ini," katanya.

Sementara itu, Harlina mengatakan, untuk pelaksanaan pengawasan Pilkada Bantul 2020, sesuai hibah daerah yang ditandatangani Bupati Bantul Suharsono dan Ketua Bawaslu Bantul pada 30 September lalj, Bawaslu mendapat hibah anggaran sebesar Rp6,596 miliar.

Dana hibah dari pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul tersebut rinciannya sebesar Rp96 juta dialokasikan untuk kegiatan pengawasan pada tahun 2019, kemudian sebesar Rp6,5 miliar diberikan pada tahun 2020.

"Sesuai dengan undang undang itu fasilitasi anggaran untuk Pilkada 2020 ada di APBD Pemda Bantul, dengan ini tentunya kita sebagai Bawaslu sudah siap untuk melakukan proses pengawasan sesuai apa yang menjadi regulasinya," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar