Pemkab Sleman meraih opini WTP enam kali berturut-turut

id Sleman wtp,Wabup Sleman,Gubernur DIY

Pemkab Sleman meraih opini WTP enam kali berturut-turut

Gubernur DIY Sri Sultan H.B. X menyerahkan penghargaan opini WTP kepada Wabup Sleman Sri Muslimatun. ANTARA/HO-Humas Sleman

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyusunan dan penyajian tahun anggaran 2018 sehingga berhasil mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya.

Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman diganjar dua penghargaan dari Kementerian Keuangan RI yang diserahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun di Bantul, Kamis.

Penghargaan tersebut meliputi penghargaan opini WTP laporan keuangan tahun 2018 dan ditambah penghargaan atas prestasinya mampu meraih opini WTP sebanyak lebih dari lima kali secara beruntun.

Sri Muslimatun berharap penghargaan ini dapat makin meningkatkan kinerja karyawan di pemkab serempat supaya lebih baik lagi.



Menurut dia, prestasi ini bukan tujuan akhir pemkab, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana kinerja pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sleman.

"Dengan demikian, dapat mengurangi angka kemiskinan serta dapat menyusun perencanaan yang berkesinambungan," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mampu membuat terobosan serta inovasi dalam berkarya.

Ia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak waktunya lagi bekerja hanya sekadar menjalankan rutinitas semata. Namun, harus dipahami bersama bahwa apa yang dikerjakan harus mampu berkontribusi dalam penyelesaian problem daerah serta menjawab berbagai tantangan ke depan.

"Sudah tidak zamannya lagi mengikuti arus, koyo adate (seperti yang sudah-sudah)," katanya.



Pemberian penghargaan ini bertepatan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2019.

Pada acara tersebut juga diisi dengan arahan oleh perwakilan dari Kementerian PANRB terkait dengan penilaian AKIP dan Reformasi Birokrasi.

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai "Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koordinasi Lintas Fungsi untuk Mewujudkan Karya Peradaban".
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2024