DPRD Kulon Progo diminta tegas membela petambak udang (VIDEO)

id Petambak udang,Kulon Progo

DPRD Kulon Progo diminta tegas membela petambak udang (VIDEO)

Petambak udang sepanjang Congot-Glagah selatan Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, mendesak DPRD setempat membela mereka. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Forum petani tambak udang Galitanjang mendesak DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk bersikap tegas membela kepentingan petambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta yang akan digusur pada akhir Oktober ini.

Anggota forum petani tambak udang Galitanjang, Mujiyana di Kulon Progo, Senin, mengatakan saat Pemilihan Legislatif 2019, banyak caleg yang memasang foto dan menebar janji, tapi ketika warga di daerah pemilihan membutuhkan pendampingan dan bantuan, mereka terkesan tidak perduli.

"Saat Pileg 2019, saya memilih Akhid Nuryati (Ketua DPRD Kulon Progo). Kami mohon perhatikan nasib kami," harapnya.

Ia mengatakan mendukung pembangunan proyek Bandara Internasional Yogyakarta, tapi mengapa usaha di selatan proyek harus menggusur petambak udang.

"Kami meminta DPRD Kulon Progo memperjuangkan nasib petambak udang yang akan digusur dengan adanya BIY," katanya.

VIDEO: DPRD Kulon Progo diminta bela petambak udang

Hal yang sama diungkapkan anggota forum petani tambak udang Galitanjang, Bayu. Ia meminta DPRD Kulon Progo bersikap tegas membela kepentingan petambak.

"Anggota DPRD harus membela kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua forum petani tambak udang Galitanjang Agung Supriyanto mengatakan forum petani tambak udang Galitanjang mendesak Angkasa Pura I membatalkan atau menangguhkan rencana penggusuran dan penutupan lahan tambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta. Petambak diberi waktu mengosongkan lahan paling lambat 31 Oktober.

"Lahan yang kami miliki sudah untuk membangun bandara, kemudian lahan tambak udang sebagai mata pencaharian kami akan digusur. Apakah petambak udang sepanjang Glagah sampai Congot akan tergusur. Sementara lapangan pekerjaan di BIY tidak mungkin menampung ratusan kepala keluarga petambak udang," katanya.

Agung mengatakan petambak udang sudah berusaha melakukan komunikasi dan beraudiensi dengan DKP, Pemkab Kulon Progo, dan DPRD Kulon Progo.

"Kami mengharapkan tetap ada lokasi untuk tambak udang di sisi selatan BIY," harapnya.

Ia juga mengeluhkan tingginya harga lahan tambak udang di tempat relokasi, di Desa Banaran, Kecamatam Galur. Biaya pengadaan lahan di sepanjang Glagah-Congot dengan luas 2.000 meter persegi hanya Rp50 juta. Sedangkan di Bandara, harga lahan sudah mencapai Rp225 juta setiap 2.000 meter persegi.

"Kami tidak mungkin membebaskan lahan untuk tambak udang karena harganya sangat tinggi," katanya.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati berharap AP I memberikan CSR untuk petambak udang dan membantu mereka mengembangkan bekas tambak udang untuk menjadi lokasi wisata,

Sementara itu, Kepala DKP Kulon Progo Sudarna mengatakan sampai saat ini, tambak udang yang masih beroperasi sebanyak 131 kolam, sisanya ada 67 kolam yang sudah tidak aktif.

"Kami akan melaporkan tuntutan petambak udang ke Wakil Bupati. Soal penutupan tambak udang, semua sesuai rencana awal," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar