KPU Gunung Kidul membuka pendaftaran lembaga pemantau pilkada

Gunung Kidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka pendaftaran bagi lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat serta lembaga pemantau pemilihan untuk Pilkada 2020.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan KPU Gunung Kidul membuka pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat, hitung cepat, dan lembaga pemantau mulai dari 1 November hingga 23 Agustus 2020.

"Syarat untuk lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat yaitu harus memiliki akta pendirian atau badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, surat keterangan dari instansi yang berwenang," kata Ahmadi.

Ia mengatakan untuk lembaga pemantau harus memenuhi syarat berupa harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan sudah memiliki akreditasi dari KPU provinsi atau kabupaten sesuai dengan cakupan yang dipantau.

"Itu untuk pemantau dalam negeri sedangkan pemantau luar negeri harus memiliki visa lalu juga memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau," katanya.

Selain itu sambung Hani, lembaga survei juga harus benar-benar melakukan wawancara saat melakukan survei dan jajak pendapat.

"Lalu ada lagi syaratnya yaitu tidak melakukan manipulasi atau mengubah data di lapangan, menggunakan metode penelitian ilmiah, juga harus melaporkan metodenya," lanjut Hani.

Komisioner KPU Gunung Kidul Rohmat Qomaruddin mengatakan pihaknya akan mulai sosialisasi kepada masyarakat, sehingga target partisipasi tercapai seperti pemilihan umum sebelumnya.

Rencananya, sosialisasi tahapan pilkada pada 4 November. Adanya sosialisasi diharapkan target partisipasi pemilih dapat tercapai.

"Kami mentargetkan tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 nanti melebihi partisipasi Pileg dan Pilpres 2019 di atas 70 persen," katanya.