Pemkab Kulon Progo terus upayakan tekan kasus kekerdilan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus melakukan berbagai upaya menekan kasus kekerdilan di wilayah itu yang kini mencapai 14,31 persen atau sekitar 3.157 anak.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kulon Progo Jumanto di Kulon Progo, Senin, mengatakan Kabupaten Kulon Progo masih tergolong menjadi daerah miskin, angka kesehatan jiwanya paling tinggi nomor tiga se-DIY setelah Gunung Kidul dan Bantul.

"Kulon Progo masih termasuk daerah yang tinggi angka 'stunting'-nya. Meskipun demikian perlahan angka 'stunting'-nya sudah mulai berkurang dengan adanya posyandu," kata dia.

Ia mengatakan kekerdilan adalah masalah yang kompleks yang terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit, pendidikan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta keamanan pangan dan gizi.

Di Kulon Progo, angka kekerdilan masih di bawah indeks nasional. Oleh karena itu, dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, jumlah kekerdilan bisa menurun.

"Kami menargetkan 2030, jumlah 'stunting' di Kabupaten Kulon Progo bisa nol," katanya.

Peneliti Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia Soekirman mengatakan indikator kekerdilan sebenarnya sukar dihitung, tetapi ada indikator pasti untuk mengukurnya, antara lain adanya posyandu yang aktif dan inovatif untuk mengurangi angka kekerdilan.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi seperti pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta larangan merokok di lingkungan rumah

“Ada beberapa hal yang menjadi indikator 'stunting', antara lain adanya posyandu. Saya senang di Kabupaten Kulon Progo ini posyandunya sudah aktif dan inovatif, dengan demikian seharusnya angka 'stunting' di Kabupaten Kulon Progo bisa menurun," katanya.

Ia mengatakan upaya mengatasi kekerdilan harus didukung dengan faktor lainnya, seperti pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja yang merupakan peran aktif dari puskesmas, dan harus membatasi paparan asap rokok.

"Saat ini larangan merokok hanya di tempat umum padahal seharusnya larangan juga dicanangkan di dalam rumah," kata Soekirman.