Capaian kinerja membaik, Yogyakarta mengharapkan peningkatan nilai SAKIP

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan sejumlah capaian kinerja yang terus membaik dari tahun ke tahun saat evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi dari kementerian dengan harapan memperoleh nilai yang lebih baik pada tahun ini.

"Kami melakukan perbandingan capaian kinerja berdasarkan RPJMD 2012 dengan RPJMD 2018 dan melihat ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang diraih pada tahun 2012 dan 2018. Artinya, kegiatan yang dilakukan pemerintah sudah on the track,” kata Sekda Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya saat evaluasi SAKIP dan reformasi birokrasi di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, capaian kinerja yang terus membaik tersebut dapat dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2012 yang hanya memproleh penilaian CC, kemudian meningkat menjadi BB pada tahun 2018.

Ia lantas berharap pada tahun 2019 memperoleh nilai A.

Selain itu, di Kota Yogyakarta juga terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka hingga 177,5 persen pada tahun 2018 yaitu 2,32 persen dibanding pada tahun 2012 sebanyak 10,34 persen. Angka kemiskinan juga berkurang dari 9,38 persen menjadi 6,98 persen.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan per kapita pun mengalami penaikan dari Rp48,7 juta per kapita per tahun menjadi Rp79,1 juta per kapita per tahun. Begitu pula, nilai pendapatan asli daerah pun mengalami penaikan 97,3 persen, yaitu dari Rp338,2 miliar menjadi Rp667,49 miliar.

“Pemerintah Kota Yogyakarta juga selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan sejak 2010 hingga tahun ini,” katanya.

Berbagai capaian kinerja yang ditorehkan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut juga dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang diterima sepanjang tahun ini yang bisa dibedakan dalam beberapa bidang, mulai dari kesejahteraan, keamanan, kualitas SDM, tata kota dan lingkungan, ekonomi dan daya saing, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Kementerian PAN dan RB Agustin Mustaqim mengatakan bahwa penilaian akan dilakukan dengan survei internal dan ekstenal yang dilakukan secara daring.

Survei internal dilakukan untuk menilai integritas organisasi dan jabatan dengan setidaknya 300 responden yang memenuhi keterwakilan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

“Melalui survei ini akan ditangkap persepsi pejabat terhadap kondisi reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta,” katanya.

Survei eksternal, kata dia, untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diterima. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2018 dan awal 2019 diketahui jika publik belum merasakan perubahan apa pun terkait dengan pelayanan publik karena tidak ada perubahan nilai indeks yang signifikan.

Pada tahun 2018, indeks kepuasan publik tercatat 3,41, sedangkan pada tahun ini naik menjadi 3,48.

“Untuk bisa meraih nilai A, dibutuhkan peningkatan budaya kerja selain berbagai upaya yang sudah dilakukan sebelumnya,” katanya.

Agustin juga meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki akun media sosial untuk menginformasikan berbagai capaian kinerja yang sudah dilakukan sehingga masyarakat terpapar informasi yang lengkap mengenai reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah.