Dinsos Bantul sebut kepesertaan BPJS Kesehatan berkurang menjadi 91 persen

id bpjs kesehatan,uhc,dinsos bantul

Dinsos Bantul sebut kepesertaan BPJS Kesehatan berkurang menjadi 91 persen

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kepesertaan jaminan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di wilayah ini berkurang hingga menjadi sekitar 91 persen per Oktober 2019 dari total jumlah penduduk setempat.

"Jumlah warga Bantul yang tercover BPJS Kesehatan kalau bisa Universal Health Covorage (UHC) kembali, karena bulan ini kita 91 persen dari target seharusnya 95 persen kalau UHC. Itu karena ada penonaktifan peserta yang cukup banyak sejak Juli lalu," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Anwar Nur Fahrudin di Bantul, Senin.

Ia tidak menyebut berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan di Bantul dari golongan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PBI APBN) yang dinonaktifkan Kementerian Sosial sejak Juli sampai dengan September lalu, namun dinonaktifkan karena belum masuk dalam basis data terpadu (BDT) Kemiskinan.



"Penonaktifan salah satunya peserta yang PBI APBN itu belum masuk dalam data BDT, sehingga dari Kemensos salah satu upayanya itu (peserta) dinonaktifkan dulu, terus daerah silahkan memverifikasi kalau dia memang masih layak diusulkan kembali," katanya.

Akan tetapi, kata dia, pengusulan kembali peserta BPJS Kesehatan yang sudah dinonaktifkan tersebut harus melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) di wilayah domisili warga bersangkutan untuk masuk dalam data terpadu, baru diusulkan ke dalam PBI APBN.

"Jadi memang ada beberapa mekanisme yang ditempuh ketika dia (peserta) yang saat ini tereleminiasi atau di-delete kementerian dari penerima PBI APBN," katanya.

Anwar mengatakan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Bantul yang menjadi 91 persen itu selain karena penonaktifkan dari golongan PBI APBN, juga ada peserta yang dari pekerja penerima upah (PPU), akan tetapi kebijakan tersebut bukan di ranah pemerintah daerah, tetapi dari perusahaan pemberi kerja.

"Makanya belum lama ini ada rapat dengan mengundang badan usaha untuk sadar atau melaksanakan kewajiban mereka untuk mendaftarkan pegawai ke peserta BPJS, jadi kita ada sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kepesertaan warga Bantul yang lewat jalur PPU," katanya.

Dia mengatakan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Bantul per Oktober 2019 sebanyak 800an ribu, yang terdiri beberapa segmen yaitu PBI APBN sekitar 450an ribu peserta, PBI APBD sekitar 70an ribu peserta, PPU sekitar 220an ribu peserta, bukan pekerja 30an ribu dan pekerja bukan penerima upah sekitar 90an ribu peserta.

"Dari jumlah itu, sekitar 70 ribu peserta yang dikaver APBD, otomatis menjadi beban daerah, apalagi per 1 Januari 2020 iuran naik, sehingga otomatis alokasi anggaran daerah pada tahun depan harus ditambah," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar