Mensos targetkan 2045 Indonesia bisa jadi negara berpendapatan tinggi

Badung (ANTARA) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara mengharapkan pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu tahun 2045, Indonesia sudah bisa masuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi.

"Dengan angka kemiskinan sekarang yang di 9,4 persen tentunya Presiden Jokowi berharap agar semua program pengentasan kemiskinan khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, sempurna dan tepat sasaran sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang," katanya usai kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, di Sunset Road, di Badung, Jumat.

Pihaknya juga yakin terkait program - program yang sekarang ini, sudah berjalan dengan baik. "Program keluarga harapan yang kita harapkan tidak hanya program yang sekedar membagi-bagi bansos tapi juga ada nilai pendampingannya agar keluarga-keluarga penerima program ini juga bisa naik kelas dan keluar dari kemiskinan," katanya.




Juliari mengatakan untuk "conditional cash transfer" seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selama ini sudah berjalan dan evaluasinya sudah cukup baik.

Ia mengaku optimistis dengan anggaran tahun 2019 sekitar Rp60 triliun dapat menyelesaikan program - program sesuai dengan sasaran.

"Iya kita harus optimis dan saya yakin dengan anggaran yang sudah mencukupi tersebut kalau kita kerjakan dengan baik dan sesuai sasaran tentunya akan berhasil," jelasnya.

Juliari menjelaskan saat ini angka kemiskinan harus ditekan dan pemerataan serta dilakukan secara bertahap. "Pertama kan harus menekan angka kemiskinan dulu ya sehingga suatu saat saat setelah angka kemiskinan yang bisa kita tekan dan akhirnya nanti lebih merata daripada penyebaran kekayaan itu," ucapnya.

Menurutnya angka kemiskinan, pendapatan perkapita dan juga indeks pembangunan manusia menjadi indikator-indikator yang sudah digunakan selama ini.

Pelaksanaan Program BPNT menjadi program yang paling utama dievaluasi oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin, dan beberapa program lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan Sarana Lingkungan.

"Rencananya kan indeksnya akan naik dari Rp110 ribu ke Rp150 ribu per penerima manfaat tahun depan," katanya.

Pihaknya juga akan meminta masukan dari Kementerian Kesehatan terkait bahan makanan yang dapat diusulkan. Hal terpenting yang harus diperhatikan tentang kandungan gizinya, kedua terkait ketersediaannya dan ketiga kandungan impornya rendah.

"Kita juga nanti akan meminta masukan dari Kementerian Kesehatan kira-kira apa ya bahan makanan apa yang bisa kita usulkan lagi, yang harus dilihat pertama mengenai gizinya harus baik, kedua ketersediaannya agar jangan ada di daerah ini dengan daerah lain tidak ada, ketiga yang penting kandungan impornya juga rendah sehingga bahan makanan yang diusulkan ini bisa kita yang menyediakan sendiri " katanya.

Selain itu, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai untuk bunganya semakin rendah sekitar tujuh persen.

"Memang tidak hanya bunganya yang makin lama makin rendah enggak tapi ya kita ingin kepesertaannya atau yang menerima KUR nya juga semakin banyak enggak cuman bunganya,"ucap Juliari.

Pihaknya juga meminta agar penerima KUR dengan adanya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) baru ini bisa mendapatkan akses dengan mudah ke KUR.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara turut membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial, oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Tahun 2019, yang berlangsung di Sunset Road, Badung dari 13 sampai 16 November 2019.