Kulon Progo dinilai belum memiliki konsep relokasi pedagang Glagah

id Penataan Pantai Glagah,Kulon Progo,DPRD Kulon Progo

Kulon Progo dinilai belum memiliki konsep relokasi pedagang Glagah

Pelaku wisata Pantai Glagah Kabupaten Kulon Progo menolao rencana relokasi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhtarom Asrori menilai Dinas Pariwisata setempat belum memiliki konsep penataan kawasan Pantai Glagah, khususnya program relokasi pedagang.

Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Kamis, mengatakan dalam penataan kawasan Pantai Glagah, Dinas Pariwisata (Dispar) harus benar-benar membuat perencanaan awal yang matang, baik perencanaan relokasi pedagang yang ada di sana maupun rumah makan.

"Relokasi mereka harus satu kesatuan, harapannya pengunjung tidak kebingungan. Kami melihat Dinas Pariwisata belum memiliki konsep yang jelas dalam melakukan penataan pedagang dan penataan kawasan, dan rencana relokasi. Sehingga membuat mereka melalukan aksi penolakan," kata Muhtarom.

Ia mengatakan Dinas Pariwisata sebagai pihak menaungi pelaku wisata, bisa mengundang mereka untuk berdiskusi. Tapi, jangan menggunakan telepon. Mereka harus diajak diskusi dan dilibatkan dalam proses pengembangan pariwisata.

Selama ini, ia melihat dalam perencanaan awalnya pemindahan sementara warung makan dan pedagang di sekitar laguna dan pemecah ombak itu, belum diterima oleh pedagang karena kurang koordinasi dan sosialialisasi.

"Tempat relokasi yang belum diterima oleh mereka, sekarang sudah dibangun dengan anggaran Rp600 juta. Kalau mereka menolaknya, tentu akan sia-sia. Belum lagi, pemindahan pedagang kali lima (PKL) dan pedagang oleh-oleh yang tidak terintegrasi dengan warung makan akan menimbulkan masalah lagi," katanya.

Menurut dia, tempat relokasi mulai dari warung makan, pusat oleh-oleh dan tempat parkir harus terintegrasi. Kalau tidak seperti itu, kasihan pedagang.

"Kepala Dispar Kulon Progo harus benar-benar cerdas untuk memberikan jaminan kepada pedagang dan pelaku wisata Glagah ini supaya ekonomi mereka meningkat dan angka kemiskinan berkurang," katanya.

Sebelumnya, Ketua Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah Ripto Triyono mengatakan selama ini, pihaknya tidak pernah mendapat sosialisasi pembuatan rencana detail teknis (DED) Pantai Glagah. Termasuk rencana relokasi pedagang di kawasan Pantai Glagah.

Menurutnya, kebijakan pemkab merelokasi pedagang dan pelaku usaha di kawasan Pantai Glagah belum dilakukan pembicaraan dengan baik. Mulai belum ada kejelasan lokasi relokasi hingga nasib pelaku usaha di Pantai Glagah.

"Kalau saja pemkab mengajak diskusi dengan kami, tentu tidak akan seperti ini," katanya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar