Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Yogyakarta menggelar musyawarah kelurahan untuk memenuhi jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) agar sesuai dengan kuota yang ditetapkan dari pusat yaitu 17.634 keluarga penerima manfaat.
“Saat ini, masih ada kekurangan sebanyak 1.957 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta Iriyanto Edi Purnomo di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, musyawarah kelurahan untuk menentukan warga yang layak masuk dalam daftar penerima BPNT tersebut sudah harus segera dituntaskan karena batas akhir penyampaian usulan adalah sebelum 17 Desember.
Daftar nama warga yang diusulkan tersebut kemudian dimasukkan dalam sistem yang disebut Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Warga yang bisa diusulkan sebagai penerima BPNT harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya warga miskin yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Dulu disebut basis data terpadu (BDT),” kata Edi.
Meskipun sudah diusulkan sebagai penerima BPNT namun warga tersebut tidak akan langsung bisa memperoleh bantuan karena harus menunggu penetapan dari Kementerian Sosial.
Setelah ditetapkan, warga akan memperoleh kartu yang bisa digunakan untuk mencairkan bantuan pangan nontunai secara rutin setiap bulannya. Bantuan yang diperoleh berupa bahan makanan pokok yaitu beras dan telur.
Edi menambahkan, pemerintah pusat juga berencana menaikkan nilai bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan.
“Namun untuk kepastian waktunya masih menunggu informasi dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin,” katanya.
Selain berupaya memenuhi kuota penerima BPNT, Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga rutin melakukan pemutakhiran terhadap data penerima.
Pada penyaluran Desember, terdapat 2.367 keluarga penerima manfaat baru yang mulai mencairkan bantuan. "Sejauh ini, tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan," katanya.
