Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menentukan mekanisme untuk pembayaran selisih harga setelah Bulog berencana melelang beras cadangan pemerintah karena mengalami turun mutu.
"Nanti saya lihat kepada mekanisme dan aturan prosedur yang diperlukan untuk itu," katanya usai melantik pejabat eselon di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat.
Menkeu juga belum memastikan optimalisasi pemerintah dalam membantu dalam menangani selisih harga tersebut.
"Nanti saya lihat dulu, mekanisme, landasan aturannya," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam jumpa pers pada Selasa (3/12) mengatakan cadangan beras pemerintah yang mengalami turun mutu atau rusak akan dilelang terlebih dahulu sebelum beras tersebut diolah kembali menjadi produk lain.
Dia menjelaskan setidaknya ada 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah dinyatakan rusak atau turun mutu, setelah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasikan Badan POM dan Kementerian Pertanian.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan CBP harus dilakukan disposal (pembuangan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.
Meski demikian, beras tersebut sebenarnya masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan, penukaran, penjualan di bawah HET, serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan.
Dirut Bulog itu pun membeberkan sejumlah skema untuk disposal beras CBP, antara lain diolah kembali menjadi tepung beras, pakan ayam, hingga menjadi bahan lainnya yang tidak bisa dikonsumsi lagi, yakni menjadi etanol.
Sebelum diolah kembali, Budi Waseso menegaskan akan membuka lelang terlebih dahulu untuk menjual beras-beras yang turun mutu tersebut.
Dana yang didapat dari hasil lelang akan diterima oleh Bulog untuk dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
Karena kebijakan disposal ini, beras yang akan dilelang nanti tentunya mengalami penurunan harga.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Buwas itu juga mengajukan penggantian selisih harga kepada pemerintah.
"Karena ini merupakan CBP, kita mengajukan adanya selisih harga dengan harga jual. Kalau kita dulu beli Rp8.000 per kilogram, harganya (dilelang) jadi Rp3.000, selisih Rp5.000 itu diganti oleh negara," kata Buwas.
Berita Lainnya
Indonesia-EU Commissioner jajaki kerja sama transisi energi
Senin, 22 April 2024 17:51 Wib
Ribuan warga hadiri "open house" Sri Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta
Selasa, 16 April 2024 12:51 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Makan aman saat Lebaran 2024 penderita diabetes, ini tipsnya
Sabtu, 30 Maret 2024 16:33 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib