Kulon Progo (ANTARA) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemkab setempat membuat inovasi dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita ketahui bersama bahwa inovasi telah menjadi kebutuhan bagi sebuah proses pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," jelas Sutedjo dalam Sosialisasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah di Kulon Progo, Kamis.
Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kulon Progo harus berinovasi guna untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.
Ia mengemukakan ada tiga kategori inovasi yang harus dijalankan OPD dan pemerintah kabupaten hingga ditingkat kecamatan.
Kategori tersebut adalah inovasi tata kelola pemerintahan yang programnya meliputi SimoKu, MonevKu, RencanaKu, Simdes, Simpel dan lain sebagainya. Sedangkan di sektor pelayanan publik antara lain Geblek Renteng, PendekarKu, Sedati, dan Kawasan Tanpa Rokok. Lalu disektor yang lain terdapat AirKu, ToMiRa, Gerakan Bedah Rumah, dan Belabeliku.com.
"Inovasi harus dibarengi dengan komitmen bersama dalam mewujudkannya," ujarnya.
Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan inovasi yang tujuannya mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta tiga tahun ke depan, setiap OPD, pemerintah kecamatan, dan BUMD paling sedikit menciptakan satu-satuan inovasi. Sementara ditingkat pemerintah desa harus memiliki satu-atuan inovasi dalam kurun empat tahun.
"Inovasi harus mampu mensejahterakan masyarakat," tambahnya.
OPD di Kulon Progo diminta berinovasi meningkatkan ekonomi masyarakat
Bupati Kulon Progo Sutedjo dan Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki melakukan rencana program inovasi daerah. (Foto ANTARA/Sutarmi)
