Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan siap melaksanakan apa pun kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
"Kami laksanakan kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah yang dibuat dalam hal ini Natuna, kami siap melaksanakan," kata Andika di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat.
Menurut Andika, terlepas dari persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna, selama ini personel TNI dengan berbagai satuan yang ada telah hadir untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan Natuna.
"Jadi, bukan dalam insiden ini kemudian kami (hadir), enggak. TNI AD 'kan ada di seluruh Indonesia," katanya menegaskan.
Mengingat jumlah prajurit TNI AD sudah cukup banyak tersebar di wilayah Natuna, menurut dia, tidak ada penambahan kekuatan militer secara permanen di kawasan itu.
"Kalau permanen enggak ada karena memang di sana (TNI AD) sudah cukup banyak," kata Andika.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.
"Ya, 'kan jelas, beliau (Presiden Joko Widodo) sudah katakan kedaulatan harga mati. Akan tetapi, jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna.
Ketika ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1), Prabowo menyebutkan wilayah teritorial adalah 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.
Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, lanjut dia, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.
"Nah, kalau eksploitasi ikan atau eksploitasi mineral, itu harus kerja sama, harus izin (kepada) kita," kata Prabowo.
Dia menilai ketegangan yang terjadi karena insiden kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masuk ke wilayah ZEE Indonesia dapat diselesaikan dengan negosiasi bilateral.
"Kita cool saja, selalu saya katakan," kata Prabowo menambahkan.
Berita Lainnya
KPU Bantul buka pendaftaran PPK Pilkada 2024
Kamis, 25 April 2024 13:18 Wib
Bawaslu Kulon Progo membentuk pengawas ad hoc Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:11 Wib
KPU Kulon Progo membentuk badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024
Minggu, 21 April 2024 19:51 Wib
Meledak, gudang amunisi Daerah TNI AD di Ciangsana, Bogor, Jabar
Sabtu, 30 Maret 2024 22:30 Wib
Bawaslu Kulon Progo menyantuni panitia ad hoc yang sakit
Jumat, 29 Maret 2024 22:47 Wib
Pangdam sebut kekerasan di Papua bermula dari info KKB akan bakar puskesmas
Senin, 25 Maret 2024 18:22 Wib
TNI AD minta maaf atas tindak kekerasan di Papua
Senin, 25 Maret 2024 18:11 Wib
KPU Yogyakarta segera menyiapkan badan ad hoc Pilkada 2024
Senin, 11 Maret 2024 20:36 Wib