Mendagri akan pastikan anggaran blanko E-KTP aman

id Blanko e-ktp,Bulan mei dan Juni,KTP langka

Mendagri akan pastikan anggaran blanko E-KTP aman

Arsip-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pada Mei atau Juni 2020, blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bisa habis dengan perkiraan alokasi anggaran yang sudah disediakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun ini.

"Kami sudah mengingatkan dari awal bahwa diperkirakan pada bulan ke lima atau ke enam blanko akan habis jika mengacu pada anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu," ujar Tito berdasarkan rilis yang diterima, di Jakarta, Senin.

Untuk memastikan anggaran KTP-el aman sampai akhir tahun dan tidak terjadi kelangkaan blangko KTP-el lagi, Mendagri pun menyampaikan permohonan penambahan dana penyediaan blangko KTP-el kepada Kemenkeu.

"Kami membahas dengan Ibu Menkeu, berkaitan dengan masalah anggaran blangko KTP-el, kami perkirakan untuk mencukupi sampai akhir tahun 2020 itu. Jangan sampai nanti menimbulkan kelangkaan untuk pembuatan blangko KTP-el di daerah-daerah ya, tahun lalu juga kurang, tapi sudah dipenuhi," ujarnya lagi.

Ia mengatakan Kemenkeu perlu mempertimbangkan pendanaan terkait penggantian dokumen kependudukan korban terdampak bencana seperti banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di awal tahun 2020.

"Ini kan penting karena seperti banjir kemarin, ada yang kehilangan KTP dan kartu keluarga," kata Tito.

Apalagi, ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen penting tersebut agar dapat dibagikan secara gratis.

"Otomatis bertambah lagi kebutuhannya, ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," kata Mendagri.

Kemendagri akan membuatkan surat resmi permintaan penambahan anggarannya, sehingga berapa kebutuhannya akan terlihat dengan detail.

"Kami akan buatkan surat resminya dengan detail, berapa kebutuhannya," demikian penjelasan Tito dalam pertemuan bersama Menkeu.