Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyerahkan sebanyak 25.952 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ditanggung kabupaten atau kategori Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Pemerintah Pusat.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul, Anwar Nur Fahrudin di Bantul, Senin, mengatakan penyerahan peserta PBI APBD ke Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut untuk mengurangi beban anggaran APBD karena kenaikan iuran BPJS.
"Pengajuan yang sekitar 25 ribu peserta PBI APBD ke pusat sudah kita sampaikan ke Pusdatin Kesos (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) pada November 2019 lalu, sebelumnya pada Oktober, kita juga telah mengajukan data 1.816 peserta," katanya.
Namun demikian, dia mengatakan, data yang diajukan pada November sebanyak 25.952 jiwa masih dalam proses dan sampai sekarang pemerintah kabupaten masih menunggu kepastian, sementara yang sudah disetujui pusat baru sebanyak 1.816 jiwa yang diusulkan pada Oktober.
"Sampai sekarang kita masih menunggu kepastian dari data yang 25 ribuan peserta, namun yang 1.816 peserta sudah ada SK (surat keputusan)-nya, disetujuinya pada bulan Januari ini," katanya.
Dia mengatakan, yang diajukan untuk ditanggung pusat melalui APBN sebanyak 25.952 jiwa tersebut karena yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan Kemensos dalam memberikan berbagai bantuan.
Sementara itu, Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana Dinsos P3A Bantul, Lestari Handayaningsih mengatakan, total peserta BPJS Kesehatan di Bantul hingga pertengahan Januari 2020 untuk kategori PBI APBD sebanyak 46.516 jiwa, sementara peserta JKN dari PBI APBN atau yang ditanggung pusat sebanyak 44.921 jiwa.
"Pengalihan kita sebanyak 25.952 peserta PBI APBD ini yang masuk di BDT saja, namun sekarang ini sudah dinonaktifkan datanya oleh pemerintah pusat per 31 Desember 2019, karena prosedurnya sebelum didaftarkan menjadi peserta PBI APBN harus dinonaktifkan dulu," katanya.
Dia mengatakan, juga terus berkoordinasi dengan Pusdatin Kesos Kemensos terkait kepastian pelimpahan data peserta BPJS Kesehatan tersebut. "Kita selalu kontak dengan Pusdatin, sudah koordinasi tinggal menunggu SK terakhir," katanya.
Berita Lainnya
RSUD Bantul menambah layanan ruang Cath-Lab dan layanan bedah saraf
Kamis, 28 Maret 2024 17:16 Wib
KPU Bantul mengadakan sayembara desain maskot dan jingle Pilkada 2024
Kamis, 28 Maret 2024 12:53 Wib
Pemkab Bantul meminta ASN perhatikan aturan cuti bersama Lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 12:50 Wib
Bantul menerbitkan edaran mobil dinas tidak boleh untuk mudik Lebaran
Rabu, 27 Maret 2024 15:44 Wib
KPK mengobservasi calon percontohan kabupaten antikorupsi di Bantul
Rabu, 27 Maret 2024 13:58 Wib
Pemkab Bantul membangun gedung fasilitas layanan perpustakaan umum
Rabu, 27 Maret 2024 13:58 Wib
Bupati sebut Jaksa Masuk Sekolah cegah guru salah memanfaatkan keuangan
Rabu, 27 Maret 2024 0:03 Wib
TPID sebut stok beras di Bantul aman jelang Lebaran
Selasa, 26 Maret 2024 20:00 Wib