Bawaslu Kabupaten Bantul gencar sosialisasikan gerakan anti-politik uang

id Bawaslu Bantul,pilkada bantul 2020, kpu bantul

Bawaslu Kabupaten Bantul gencar sosialisasikan gerakan anti-politik uang

Kantor Bawaslu Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggencarkan sosialisasi gerakan anti-politik uang kepada masyarakat daerah itu dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020.

"Bawaslu Bantul telah mengkampanyekan gerakan Anti-politik Uang (APU) sejak Pemilu 2019, dan menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020, Gerakan APU akan disosialisasikan secara masif agar kesadaran warga masyarakat dapat bergerak bersama," kata Anggota Bawaslu Bantul Supardi di Bantul, Kamis.

Selain APU, Bawaslu juga menggerakkan program kelompok sadar pemilihan (pokdarlih) di mana program ini ditujukan untuk menginisiasi dan menggerakkan peran aktif pengawasan partisipatif oleh warga masyarakat dalam rangka mengawal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Menurut dia, gerakan APU adalah merupakan gerakan sosial masyarakat, gerakan yang didasari atas kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dalam setiap proses demokrasi baik pemilu maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

"Gerakan APU diperkuat dengan program kegiatan pokdarlih berbasis kelompok atau komunitas. Gerakan APU saat ini sedang dilakukan peningkatan dan pengembangan dengan jalan sosialisasi masif ke masyarakat yang selama ini belum tersentuh pemahaman tentang APU," katanya.

Supardi yang juga Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Bantul mengatakan, sosialisasi gerakan APU dilakukan oleh Anggota Bawaslu Bantul maupun pengawas pemilihan tingkat Kecamatan se-Bantul.

"Gerakan APU adalah gerakan untuk berani menolak dan melawan politik uang, dan adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya didasari atas hati nuraninya," katanya.

Dia mengatakan, sedangkan pokdarlih untuk menggugah kesadaran masyarakat bahwa peran warga negara dalam proses penentuan pemimpin menjadi hal penting dalam tatanan kenegaraan.

"Munculnya pokdarlih diharapkan bisa menjadi simpul pengawasan partisipatif agar warga masyarakat memahami peraturan perundang-undangan terkait proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati," katanya.

Dia mengatakan, memahami tentang larangan-larangan dan sanksi pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, salah satu pelanggaran yang harus dipahami adalah tentang pelanggaran pidana politik uang, dimana pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar