Sleman (ANTARA) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan partisipasi pemilihan kepala desa (pilkades) 2020 bisa menyentuh angka 80 sampai 90 persen.
"Berdasarkan hasil verifikasi penyelenggara pilkades jumlah DPT yang masuk terhitung sekitar 444.828 pemilih. Jumlah itu tersebar di 49 desa dan terbagi pada 1.102 TPS. Harapannya tingkat partisipasi bisa mencapai 80 hingga 90 persen," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Ani Martanti di Sleman, Kamis.
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan sidak terkait tahapan Pilkades serentak ini.
"Dalam sidak ini ada temuan rendahnya tingkat keaktifan masyarakat dalam mengikuti proses sosialisi pilkades yang dilakukan di beberapa desa," katanya.
Ia mengatakan, dalam sosialisasi pilkades yang digelar di Kecamatan Cangkringan bahkan hanya dihadiri 60 persen DPT yang ada di wilayah tersebut.
"Memang kemungkinan karena waktu sosialisasi dinilai berbarengan dengan jam kerja," katanya.
Ani mengatakan, sebenarnya tingkat pemahaman masyarakat dalam pilkades ini terbilang cukup baik.
"Dari hasil pemantauan pada sebagian desa di Sleman, rata-rata calon pemilih sudah merasa paham dan siap dalam melaksanakan sistem e-voting. Rata-rata masyarakat merasa sudah bisa dan paham tentang dengan sistem e-voting dan menganggap lebih mudah daripada Pilpres kemarin," katanya.
Ia mengatakan, terkait dengan sarana dan prasarana pelaksanaan Pilkades e-voting, pihak penyelenggara sudah mempersiapkannya dengan cukup baik.
"Sudah dipersiapkan dengan cukup baik, seperti genset dan suku cadang. Terkait dengan human error juga sudah ada 'backup'-nya," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman Agung Endarto mengatakan, pihaknya yakin target sebesar 90 persen tersebut bisa tercapai.
"Hingga saat ini kami sudah melakukan sosialisasi di 192 padukuhan yang ada di Sleman," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran cadangan untuk desa yang dirasa membutuhkan sosialisasi tambahan.
"Anggaran kami cukup untuk sekitar 10 titik. Apabila ada yang membutuhkan sosialisasi tambahan, langsung bisa menghubungi DPMP," katanya.
Menurut dia, untuk kesiapan masyarakat dalam mengikuti Pilkades dengan sistem e-voting ini, sehari sebelum pelaksanaan pilkades, pihaknya akan melakukan simulasi terlebih dahulu.
"Ini guna melihat kesiapan terkait pelaksanaan kegiatan pilkades tersebut," katanya.
Berita Lainnya
Sirekap digunakan KPU RI untuk Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 4:26 Wib
Bansos jadi poin pengawasan Pilkada 2024 di Indonesia
Minggu, 21 April 2024 18:41 Wib
Bawaslu RI: Pilkada 2024 lain dengan pilkada serentak
Minggu, 21 April 2024 18:39 Wib
Khofifah berpeluang besar maju Pilkada Jatim
Selasa, 9 April 2024 17:02 Wib
Bawaslu RI menyiapkan jajaran untuk mitigasi Pilkada Serentak 2024
Sabtu, 6 April 2024 5:33 Wib
Bawaslu RI dalam pengawasan pilkada butuh partisipasi masyarakat
Sabtu, 6 April 2024 3:46 Wib
KPU-Bawaslu RI harus lakukan manajemen risiko hadapi Pilkada 2024
Jumat, 5 April 2024 9:41 Wib
Penyelenggara Pilkada 2024 harus mengantisipasi polarisasi
Kamis, 4 April 2024 12:57 Wib