Kulon Progo gencarkan rehabilitasi irigasi tersier

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggencarkan program rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk meningkatkan indeks tanam.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha di Kulon Progo, Senin, mengatakan pada tahun ini, program rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) bisa menyasar lahan seluas 500 hektare yang tersebar di 12 kecamatan.

"Nanti, setiap hektare per kelompok tani akan mendapat stimulan sebesar Rp1,1 juta, tinggal dikalikan saja berapa stimulan yang diterima," katanya.

Ia mengatakan sasaran program RJIT yakni membangun jaringan irigasi tersier yang telah rusak. Kelompok tani di 12 kecamatan yang dipilih mengikuti program ini akan mendapat bantuan dana untuk perbaikan jaringan tersier di masing-masing lahan persawahan yang mereka kelola.

"Sistemnya swakelola, artinya petani yang akan membeli bahan material sendiri dengan dana stimulan dari pemerintah," katanya.

Aris mengatakan program RJIT sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, karena hasilnya sangat dirasakan oleh para petani.

"Efek yang langsung dirasakan petani adalah, bertambahnya indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun menjadi dua kali atau lebih. Ke depan diharapkan tidak ada lagi kendala soal pengairan," harapnya.

Untuk cakupan Indonesia, RJIT pada 2020 dicanangkan seluas 135.600 ha di 32 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten Kota. Program RJIT diutamakan pada lokasi yang telah dilakukan SID dan daerah irigasi yang saluran primer dan sekundernya dalam kondisi baik.

Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengakui bahwa sektor pertanian merupakan penggerak ekonomi masyarakat, sehingga pemkab harus membangun infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kulon Progo.

Ia mengatakan proyek pembangunan di Kulon Progo berdampak pada tingginya alih fungsi lahan, sehingga dinas harus meningkatkan indeks tanam supaya total produksi setiap tahunnya tidak menurun.

"Solusi masalah alih fungsi lahan adalah cetak sawah baru dan meningkatkan indeks tanam sehingga dinas harus berani cetak sawah baru dan memperbaiki jaringan irigasi," katanya.