Kulon Progo targetkan PBB-P2 sebesar Rp29,79 miliar pada 2020

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menargetkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp29,79 miliar dengan 341.873 wajib pajak pada 2020.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2020 naik 16,87 persen dibandingkan 2019 yang sebesar Rp25,49 miliar.

"Sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar pendapatan asli daerah Kulon Progo, kualitas pengelolaan PBB-P2 harus selalu ditingkatkan. Untuk itu, kami berharap seluruh jajaran terkait, khususnya Tim Intensifikasi PBB P2 untuk bekerja lebih keras dalam menggali potensi PBB di Kulon Progo," kata Sutedjo.

Ia meminta camat dan lurah meningkatkan capaian SPPT PBB P2 pada 2020. Untuk itu, mereka harus membuat target dalam pengumpulan SPPT PBB P2.

“Saya pernah mengalami sendiri ketika menjadi lurah selama 12 tahun, dan selalu juara untuk pelunasan PBB setiap tahun. Kuncinya adalah percepatan penyelesaian pembayaran pajak ini,” ungkap Sutedjo.

Baca juga: Badan Standarisasi Nasional meminta CV KHS konsisten menerapkan SNI

Sutedjo berharap para panewu dan lurah bisa mencontoh hal tersebut agar bisa diterapkan di daerah masing-masing. Supaya pada batas penyelesaian pembayaran pajak di tingkat kabupaten bisa tepat waktu.

Sutedjo menambahkan,  pembayaran pajak daerah saat ini sudah dipermudah, dapat melalui mobile banking di mitra SPPT PBB P2 yaitu bisa melalui BPD DIY, BNI, dan PT POS Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Triyono juga meminta camat dan lurah mempertahankan dan meningkatkan capaian realisasi PBB P2 di Kabupaten Kulon Progo 2020 serta tidak ada kenaikan PBB, khususnya kenaikan harga tanah di Kabupaten Kulon Progo sebagai dampak pembangunan bandara.

"Semoga target PBB P2 tahun ini dapat terealisasi," harapnya.
Baca juga: Kulon Progo menargetkan cetak sawah baru seluas 50 hektare