Pemkab Bantul hemat anggaran Rp17 miliar pada 2019

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu menghemat anggaran sebesar Rp17 miliar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun belanja daerah yang direncanakan selama 2019.

"Kalau dari sisi anggaran, kita mampu mengefisienkan anggaran. Pembangunan fisik tercapai 100 persen, tetapi anggaran tidak full 100 persen," kata Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Bantul Pulung Haryadi di Bantul, DIY, Jumat.

Mantan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul ini tidak merinci berapa anggaran yang dibelanjakan pada tahun 2019, namun total anggaran yang dihemat mencapai Rp17 miliar.

"Gagal elang juga termasuk Rp17 miliar itu," katanya.

Dia mengatakan, efisiensi anggaran yang mencapai Rp17 miliar itu dilakukan dengan efisiensi perjalanan dinas terutama ke dalam daerah, kemudian honor-honor pegawai, sebab aparatur sipil negara (ASN) Bantul sekarang sudah memperoleh tunjangan kinerja.

"Sudah ada dalam bentuk TPP (tunjangan penghasilan pegawai), sehingga kemudian itu honor tidak boleh diberikan, dan ini menjadi efisiensi yang kemarin terlanjur dicanangkan kemudian tidak dilakukan," kata Pulung.

Dia juga mengatakan, kemudian terkait dengan bimbingan teknis (bimtek) pegawai juga diefisienkan yang di awal direncanakan selama lima hari setiap bimtek, namun setelah diperhitungkan cukup dilakukan selama tiga hari, sehingga anggaran yang dua hari dikembalikan ke kas negara.

"Jadi, itu beberapa efisiensi yang menurut saya teman-teman organisasi perangkat daerah (OPD) sudah on the track,  jadi sudah tahu betul kalau kenapa kok anggaran diefisienkan. Namun tetap 100 persen, karena kegiatan tetap berjalan," katanya.

Pulung juga mengatakan, secara umum capaian kinerja semua OPD di Bantul rata-rata mendapat nilai baik, meski diakui ada beberapa yang mendapat nilai rendah, namun harapannya pada 2020 ada peningkatan kinerja terutama bagi OPD yang belum maksimal bisa meniru OPD lain yang nilainya memuaskan.

"Ada beberapa yang perlu digarisbawahi, misalnya kaitan dengan angka kemiskinan yang masih belum mencapai satu digit atau sesuai dengan arahan gubernur. Sehingga perlu terobosan-terobosan dan keroyokan di 2020, sehingga bagaimana angka kemiskinan bisa cepat menurun," katanya.