Dispertarung Kulon Progo bebaskan lahan untuk Kawasan Kota Wates Baru

id Kota Wates Baru,Kulon Progo,Dispertarung

Dispertarung Kulon Progo bebaskan lahan untuk Kawasan Kota Wates Baru

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertarung) Kulon Progo Heriyanto. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membebaskan lahan seluas lima hektare untuk pengembangan Kawasan Kota Wates Baru yang ada di Kecamatan Wates yang akan digunakan untuk perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertarung) Kulon Progo Heriyanto di Kulon Progo, Senin mengatakan pengembangan Kawasan Kota Wates Baru pada tahap pertama adalah pembebasan lahan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Kami diberi tugas untuk melakukan pengadaan tanah pada tahun ini. Sesuai rencana rencana induk yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), kebutuhan lahan untuk perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik seluas 20 hektare. Kami melakukan pembebasan secara bertahap, pada tahun ini seluas lima hektare," kata Heriyanto.

Ia mengatakan pengadaan tanah 20 hektare dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, pembangunan fisik perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Terkait alokasi anggaran pengadaan tanah, kami belum bisa menyebutkan. Yang jelas, pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan tahun ini," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan saat ini, perkantoran yang ada di lingkungan Pemda Kulon Progo begitu padat. Kemudian, kawasan sekitar Jalan Sugiman juga sulit berkembang karena lahannya sempit. Hal ini ada pemikiran, nanti simbol-simbol pemerintahan ini diciptakan di perkantoran baru.

"Yang menjadi simbol pemerintahan kabupaten itu bupati, dan DPRD. Ikutan yang harus ada dengan bupati, yakni Setda, BKAD, dan Bappeda yang sebaiknya tidak jauh dengan kantor bupati," katanya.

Langgeng mengatakan arah pengembangan Kota Wates masih banyak kajian dan pertimbangan. Usulan pertama berdasarkan struktur ruang, Kota Wates ini sebelah utara sebagai perkantoran, sebelah tengah sebagai bisnis, dan selatan untuk pelayanan publik.

Usulan kedua berdasarkan sisi sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kadipaten Adikarto, maka kabupatennya menggunakan Kulon Progo, tapi ibu kotanya di Adikarto. Kalau wilayah Adikarto, perbatasannya ada di Wates Selatan.

"Kemungkinan pilihan ibu kota kabupaten masih tetap ada di wilayah Adikarto berdasarkan perjanjian sejarah. Namun kalau menurut perkembangan kota, maka ibu kabupaten ada di wilayah utara," katanya.