Pemkab Kulon Progo memberlakukan tarif baru pajak bumi dan bangunan

id Pajak bumi dan bangunan,Tarif baru,BKAD Kulon Progo,Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo memberlakukan tarif baru pajak bumi dan bangunan

Kepala Bidang Pendapatan BKAD Kulon Progo Nasib mempaparkan kebijakan perubahan baru tarif PBB yang berlaku mulai 2020. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan tarif baru pajak bumi dan bangunan (PBB) seiring berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 mulai awal Januari 2020.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bappeda) Kulon Progo Nasib di Kulon Progo, Kamis, mengatakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 ada dua pokok yang penting, yakni Pasal 4 dengan masalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) yang semula sebesar Rp10 juta menjadi Rp30 juta.

Kemudian, Pasar 7 berkaitan dengan tarif yang dulu hanya ada dua macam tarif, yakni 0,1 dan 0,2, sekarang ada tujuh tarif mulai dari 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,1 dan 0,2.

Sebelum diberlakukan Perda Nomor 6 Tahun 2019, tarif NJOP sampai dengan Rp1 miliar, di atas Rp1 miliar dikenakan tarif 0,2, tapi sekarang menjadi tujuh tarif, yakni 0,4 sampai atau Rp500 juta hingga 0,2 atau di atas Rp1 triliun.

"Kami bukan menaikkan PBB, tapi memang karena ada perubahan tarif," kata Nasib.

Ia mengatakan hal yang mendasar adanya perubahan tarif PBB, yakni azas keadilan, karena hanya berlaku 0,1 dan 0,2 yang menyebabkan ketimpangan. Selisih satu persen terhadap Rp1 miliar sudah ada di tingkat 0, 2. Sehingga, pemkab berusaha menempatkan tarif sesuai dengan nilai dan besaran nilai transaksi. Besaran setiap tingkatan ini bisa menjadi pembedaan tarif yang halus, dan tidak terlalu ekstrim.

Menurut Nasib ada dampak signifikan tarif PBB karena ada perubahan terhadap NJOP. Tarif NJOP yang ditetapkan pada 2017 dan belum bisa diterapkan, mulai diterapkan pada 2020. Hal ini mengingat NJOP yang berlalu di masyarakat saat ini sudah jauh dari kenyataan di lapangan.

"Dulu masyarakat diam karena NJOP di bawah sekali dengan kenyataan di lapangan. Sekarang kita memakai NJOP yang belum seluruhnya sesuai realitas dan hanya dilaksanakan 70 persen, sehingga ketika dikenakan tarif baru terkesan besar," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan besaran PBB ini besaran perubahan tarif sebesar 15 persen hingga 30 persen. Jadi, kalau ada wajib pajak yang berkaitan dengan PBB yang kenaikanya lebih dari 30 persen, silakan dikembalikan ke BKAD.

"Bagi warga miskin yang keberatan, silakan mengajukan keberatan dan keringanan. Syaratnya, SPPT yang diterima, surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian sampaikan ke BKAD dan akan langsung diproses," katanya.

Dia mengatakan target pendapatan PBB pada 2020 ini sebesar Rp27 miliar, termasuk dari bandara Rp8,2 miliar. Realisasi 2019 sendiri sebesar Rp25,2 miliar.

"Kenaikan pendapatan PBB di Kulon Progo setiap tahunnya sebesar Rp2 miliar," katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo Arif Syarifudin mendukung perubahan tarif PBB supaya mempercepat pembangunan di Kulon Progo.

"Perubahan tarif PBB ini tidak lebih dari 35 persen. Kami sudah melakukan analisa di lapangan terkait harga tanah di masyarakat," katanya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar