Bawaslu Sleman siapkan strategi antisipasi kerawanan pilkada

id Bawaslu Sleman,Pilkada Serentak,Kerawanan Pilkada,Kerawanan Pemilu,Kabupaten Sleman,Indeks kerawanan pemilu

Bawaslu Sleman siapkan strategi antisipasi kerawanan pilkada

Bupati Sleman Sri Purnomo bersama KPU dan Bawaslu setempat melakukan penandatanganan naskah hibah daerah untuk Pilkada Serentak 2020. ANTARA/HO-Humas Sleman

Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena wilayah tersebut dinyatakan memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) dari Bawaslu RI.

"Di wilayah DIY dari tiga kabupaten yang melakukan Pilkada 2020, yakni Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Sleman yang pada Pemilu 2019 menduduki kerawanan tinggi, pada Pilkada 2020 masuk kategori paling rawan di antara tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada tersebut," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Kamis.

Menurut dia, Kabupaten Sleman berada di level 5 yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi.

"Sleman di peringkat 10 di Pulau Jawa dan peringkat 37 secara nasional dengan skor 58,49 di atas rata-rata nasional 51, 65," katanya.

Dengan IKP yang cukup tinggi ini, pihaknya akan membuat strategi pencegahan dan langkah antisipasi guna membendung kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman agar tidak terjadi potensi kerawanan.

"Dengan hasil IKP tersebut, dibutuhkan upaya preventif pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.

Karim lantas menyebutkan beberapa langkah strategis, di antaranya akan instensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan pilkada, seperti KPU, Kesbang, dan Disdukcapil dengan memaksimalkan pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.

"Kami juga berkoordinasi dengan partai poitik guna meningkatkan akses keterlibatan masyarakat dan melakukan pendidikan politik yang intensif, serta merangkul pemerintah daerah agar memastikan dukungan pilkada," katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengintensifkan forum-forum komunikasi untuk konsolidasi dan mencegah potensi kerawanan.

"Kami akan mengintensifkan berbagi bentuk pertemuan dengan polisi, TNI, dan BIN dalam rangka menguatkan koordinasi-koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal," katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan membangun koordinasi dengan perguruan tinggi, ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna memperkuat pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Kami akan menggerakkan potensi sumber daya, seperti panwaslucam, panwaslu desa, dan sukarelawan untuk bekerja seoptimal mungkin dalam rangka upaya pencegahan dan antipasi pelanggaran, seperti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan netralitas ASN pada pilkada mendatang," katanya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan bahwa pihaknya terus bergerak sosialisasi pengawasan dan terus audiensi kepada pemangku kepentingan dalam rangka mencegah potensi pelanggaran dalam Pilkada 2020.

"Setidaknya telah dilakukan upaya penecegahan melalui surat imbauan, koordinasi dengan SKPD Sleman, sosialisasi dengan forum warga, media, ormas, dan aktif mengisi konten media sosial, serta giat lainnya," katanya.
Pewarta :
Editor: Eka Arifa
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar