Pemkab Gunung Kidul akan revisi perda pariwisata

id Perda Pariwisata,Gunung Kidul

Pemkab Gunung Kidul akan revisi perda pariwisata

Objek wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul berkembang pesat, dan menjadi tujuan utama wisatasan saat berkunjung ke DIY. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Gunung Kidul 2014-2025 karena sudah tidak relevan dengan perkembangan pariwisata di wilayah itu.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Hari Sukmono di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan Perda Nomor 3 Tahun 2014 menghambat upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata.

"Perda Ripparda 2014-2024 dalam perkembangannya memang perlu direvisi Hal ini sangat mendesak ditinjau karena perkembangan internal pariwisata yang cukup pesat sehingga harus diikuti dengan perubahan," kata Hari.

Ia mengatakan pertimbangan lain, perkembangan faktor eksternal luar Gunung Kidul yang cukup tinggi juga harus disikapi untuk persiapan perkembangan pariwisata.

Contoh, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, kebijakan pusat menetapkan Borobudur sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP),  pembangunan tol Yogyakarta-Solo-Semaang (Joglo Semar), dan rencana tol masuk ke Yogyakarta, berpengaruh terhadap dinamika perkembangan pariwisata di Gunung Kidul.

"Tahapan revisi perda sendiri sudah diajukan ke DPRD Gunung Kidul dengan agenda jawaban bupati," katanya.

Revisi Perda Ripparda 2014-2024 merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah itu di awal ada enam pintu koridor dan sekarang dibuat menjadi delapan koridor. Lalu perwilayahan, dulu Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), diganti Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) agar lebih spesifik.

Koridor lama melaui Parangtritis-Patuk, Ngawen-Sambeng, Candirejo, kemudian rongkop, ditambah ruas Tawang Ngalang jembatan baru Ngoro-oro dan koridor Rejosari-Semin. Menurutnya, produk perda harus mendapat dukungan semua komponen.

“Revisi Perda Ripparda ini sebagai upaya menjawab perkembangan zaman dalam menjawab pelayanan wisatawan," katanya.

Di satu sisi, pihaknya juga mengingatkan pengelola wisata agar terus melakukan penataan destinasi. “Idealnya harus memenuhi koridor peraturan, tata ruang, lingkungan hidup dan yang lain. Kedua terkait dengan tema suatu potensi kawasan,” katanya.

Sementara itu, pengelola wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Patuk, Sugeng Handoko mengatakan kawasan Gunung Api Purba merupakan jalur dari pintu koridor zona utara. Akses jalan dari Sleman memudahkan wisatawan untuk datang berkunjung.

"Akses jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata,” kata Sugeng Handoko
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar