Senator AS usulkan larangan penggunaan TikTok bagi pegawai federal

id tiktok,AS

Senator AS usulkan larangan penggunaan TikTok bagi pegawai federal

Figur 3-D terlihat di depan logo Tik Tok yang ditampilkan dalam ilustrasi gambar ini yang diambil 7 November 2019. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi / File Foto (reuters.com)

Sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna TikTok aktif bulanan yang berada di Amerika Serikat adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 24 tahun,
Washington (ANTARA) - Senator AS dari Partai Republik Josh Hawley mengatakan akan mengusulkan undang-undang yang melarang karyawan federal menggunakan aplikasi media sosial TikTok di perangkat mereka dan menuduh perusahaan tersebut berbagi data dengan pemerintah China.

Hawley mengatakan usulan larangan akan berlaku untuk perangkat yang dikeluarkan pemerintah dan komentarnya menambah ketegangan antara Washington dan Beijing terkait perdagangan dan teknologi.

“TikTok sedang mengumpulkan banyak sekali data dan mereka membagikannya dengan Beijing; mereka diharuskan untuk melakukan itu," kata Hawley kepada  wartawan di Washington, Rabu (4/3), setelah sidang subkomite Kehakiman Senat tentang hubungan teknologi besar ke China.

“Bagi pegawai federal aplikasi itu benar-benar tidak ada artinya. Ini adalah risiko keamanan yang besar ... apakah kita benar-benar ingin Beijing memiliki data geo-lokasi dari semua karyawan federal?” katanya.

Baca juga: Penelitian genetik menunjukkan panda merah sebenarnya dua spesies berbeda

Beberapa agen AS yang menangani masalah keamanan dan intelijen nasional telah melarang karyawan menggunakan aplikasi ini, yang semakin populer di kalangan remaja AS dan memungkinkan pengguna membuat video pendek.

Sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna TikTok aktif bulanan yang berada di Amerika Serikat adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 24 tahun, kata perusahaan tersebut tahun lalu.

Pada November, pemerintah AS meluncurkan kajian keamanan nasional terhadap pemilik TikTok, Beijing ByteDance Technology Co. yang mengakuisisi aplikasi media sosial AS, Musical.ly senilai 1 miliar dolar.

Hawley tidak merinci kapan undang-undang itu akan diberlakukan.

Rencananya itu menunjukkan kekhawatiran yang lebih luas di antara anggota parlemen mengenai pengumpulan dan berbagi data tentang pengguna dari AS dengan pemerintah China. Banyak anggota parlemen pada umumnya skeptis terhadap China dan melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berbicara dan privasi serta keamanan online.

TikTok sebelumnya mengatakan data pengguna Amerika Serikat disimpan di Amerika Serikat dan bahwa China tidak memiliki yurisdiksi atas konten yang bukan di China.

Namun, Senator menyatakan bahwa ByteDance diatur oleh hukum Tiongkok.

Baca juga: Permohonan paspor di Kantor Imigrasi Yogyakarta turun akibat Covid-19

Seorang juru bicara TikTok mengatakan bahwa perusahaan baru-baru ini menghubungi beberapa anggota parlemen untuk meminta bertemu dengan mereka dalam waktu dekat.

"Meskipun kami pikir kekhawatiran itu tidak berdasar, kami memahaminya dan terus memperkuat perlindungan kami sambil meningkatkan komunikasi kami dengan anggota parlemen untuk membantu menjelaskan kebijakan kami," tambah juru bicara itu.

Sumber Reuters
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar