Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.
Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.
Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis.
Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Berita Lainnya
Ljga 1: Bhayangkara FC habisi Persik Kediri
Rabu, 17 April 2024 5:36 Wib
Kejagung jangan tebang pilih tangani korupsi timah
Jumat, 5 April 2024 18:55 Wib
Usai diperiksa Kejagung, Sandra Dewi minta jangan bikin berita hoaks
Kamis, 4 April 2024 16:28 Wib
Sandra Dewi diperiksa, telusuri aliran dana korupsi PT Timah
Kamis, 4 April 2024 16:04 Wib
Sandra Dewi datangi Kejagung untuk pemeriksaan sebagai saksi korupsi PT Timah
Kamis, 4 April 2024 10:14 Wib
Sandra Dewi akan diperiksa Kejagung sebagai saksi korupsi PT Timah
Kamis, 4 April 2024 8:56 Wib
ENDE-Menggah Agung koleksi tas Es Tjampoer
Rabu, 3 April 2024 17:44 Wib
Dua mobil mewah di rumah Harvey Moeis disita Kejagung
Selasa, 2 April 2024 8:50 Wib