Pemkot kaji serapan anggaran setelah iuran BPJS-Kes batal naik

id BPJS Kesehatan,pembatalan iuran,MA,yogyakarta

Pemkot kaji serapan anggaran setelah iuran BPJS-Kes batal naik

Kompleks Balai Kota Yogyakarta. (ANTARA/Eka AR)

Pada APBD 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Yogyakarta yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran maupun program peserta dibiayai pemerintah daerah

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan kajian serapan anggaran setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah diberlakukan sejak awal Januari.

“Tentunya perlu dikaji dulu bagaimana anggarannya. Apakah keputusan itu membatalkan iuran sejak awal Januari atau berlaku saat keputusan itu ditetapkan,” kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta masih akan menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan terkait putusan Mahkamah Agung tersebut.

Baca juga: Industri kerajinan Yogyakarta disebut tidak terdampak corona

Pada APBD 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Yogyakarta yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran maupun program peserta dibiayai pemerintah daerah (PDPD).

“Jika keputusan tersebut berlaku saat diputuskan, maka apakah memungkinkan untuk menarik anggaran yang sudah dialokasikan atau ada pilihan lain. Misalnya meningkatkan jenis layanan kesehatan yang bisa diakses masyarakat dengan menggunakan BPJS Kesehatan tanpa menarik alokasi anggaran,” kata Kadri.

Pemerintah Kota Yogyakarta, kata dia, akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk legislatif mengenai berbagai kemungkinan tersebut sehingga masyarakat Kota Yogyakarta yang membutuhkan layanan kesehatan tetap bisa mengakses dengan baik.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan hal senada yaitu menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Baru ada keputusan awal saja dari MA dan belum ada keputusan yang lebih rinci. Tentunya, kami harus menunggu petunjuk teknis dari pusat,” katanya.

Namun demikian, Heroe berharap, keputusan MA untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya diperoleh masyarakat.

”Baik itu ada keputusan pembatalan atau tidak, yang penting bagi masyarakat adalah pelayanan. Harapan kami, pembatalan tidak mengurangi pelayanan kesehatan,” katanya.

Baca juga: Dukung perluasan pasar, Kemenperin promosikan produk unggulan IKM Yogyakarta

Ia menyebut, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut setidaknya dapat menurunkan beban masyarakat sekaligus pemerintah daerah karena selama ini alokasi anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan memiliki porsi yang cukup besar di APBD Kota Yogyakarta.

"Beban anggaran bisa berkurang sekitar 50 persen," katanya.*
 

Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar