Penyelesaian kasus perundungan masuk program kerja strategis KPAD Yogyakarta

id KPAD, komisi perlindungan anak daerah,perundungan,yogyakarta

Penyelesaian kasus perundungan masuk program kerja strategis KPAD Yogyakarta

Pengukuhan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Yogyakarta periode 2020-2022 (ANTARA/HO-Humas Pemkot Yogyakarta)

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta periode 2020-2022 yang baru saja dikukuhkan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Rabu (18/3), memasukkan penyelesaian kasus perundungan sebagai isu strategis dalam program kerja selama tiga tahun ke depan.



“Kasus perundungan atau ‘bullying’ memiliki dampak psikologis yang sangat besar untuk anak. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini kami masukkan sebagai isu strategis program kerja,” kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Yogyakarta Silvi Dewayani usai dikukuhkan di Yogyakarta, Rabu.



Menurut dia, penyelesaian kasus perundungan tersebut akan dilakukan melalui berbagai upaya, khususnya kerja sama dengan lembaga lain termasuk dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena anak yang menjadi korban perundungan biasanya masih berusia sekolah.



Silvi khawatir, jika kasus perundungan tersebut tidak bisa diselesaikan secara tuntas maka akan memberikan dampak yang tidak baik dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya dari sisi psikologis.



Selain perundungan, isu strategis lain yang akan dimasukkan dalam program kerja KPAD Kota Yogyakarta adalah fenomena kejahatan jalanan yang justru banyak dilakukan oleh anak usia sekolah dan kasus kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual.



“Penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak biasanya sangat sulit, khususnya untuk faktor pembuktiannya. Oleh karenanya, perlu dukungan dari berbagai pihak yaitu kepolisian dan psikologi forensik,” katanya.



Beberapa hal lain yang juga dinilai masih luput dari perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian hak anak adalah untuk mitigasi bencana yang ramah anak.



“Untuk payung hukum pendukung, kami sangat berharap Perda Ketahanan Keluarga bisa diselesaikan tahun ini,” katanya.



Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Edy Muhammad sangat berharap KPAD Kota Yogyakarta memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian berbagai kasus kekerasan terhadap anak.



“Kami berharap, segera ada masukan-masukan yang disampaikan oleh KPAD. Misalnya penyelesaian kasus kekerasan yang belum dapat diproses dengan baik karena kurang bukti,” katanya.



Sedangkan untuk kasus perundungan, Edy pun setuju dengan langkah KPAD Kota Yogyakarta dan akan mendukung upaya penyelesaiannya dengan mempercepat pembentukan sekolah ramah anak (SRA) karena biasanya sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah.



Sedangkan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap, keberadaan KPAD Kota Yogyakarta mampu mendukung cita-cita Yogyakarta untuk menjadi Kota Layak Anak yang sebenarnya.

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar