Akhid Nuryati di Kulon Progo, Selasa, mengharapkan PKS lebih peka terhadap situasi Kabupaten Kulon Progo membutuhkan sosok wakil bupati dalam percepatan pembangunan, terlebih menghadapi wabah COVID-19.
Seharusnya dengan adanya ada wakil bupati terpilih, Pemkab Kulon Progo mampu menghadapi COVID-19 dengan cepat. Bupati bisa melakukan koordinasi dengan pusat, dan provinsi, sedangkan wakil bupati bisa menjalankan pemerintahan dan mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, yakni pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
"Semoga pandemi COVID-19 bisa menggugah kepekaan Fraksi PKS DPRD Kulon Progo untuk segera menyerahkan surat rekomendasi nama-nama calon wakil bupati Kulon Progo," kata Akhid.
Lima partai politik pengusung telah memberikan rekomendasi kepada dua nama calon yang sama, yaitu Fajar Gegana dan Agus Langgeng Basuki. Adapu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan diterbitkan 29 Januari 2020, PAN pada 5 Februari, NasDem pada 10 Februari, Golkar pada 19 Februari, dan Hanura pada 25 Februari. Satu partai pengusung PKS hingga hari ini belum ada kejelasan.
"Saat ini, pemilihan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kulon Progo Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022 DPRD Kabupaten Kulon Progo tinggal menunggu surat rekomendasi dari PKS," katanya.
Akhid kasihan melihat Bupati Kulon Progo Sutedjo yang bekerja sendiri, apalagi saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Saat ini, jalannya Pemerintahan Kulon Progo pincang, bupati berjalan sendirian.
"Kami mengharapkan kesadaran PKS untuk segera menyerahkan surat rekomendasi nama wakil bupati. Wakil bupati yang baru ini sangat ditunggu kinerjanya oleh masyarakat Kulon Progo. Siapa pun orangnya, kita tunggu," katanya.
Ia mengatakan ke depan, kinerja bupati sangat berat, apalagi dengan beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta secara penuh pada 29 Maret ini. Sehingga, bupati membutuhkan wakil bupati yang bisa diajak kerja sama dengan dewan, dan melengkapi kinerja bupati, khususnya pelaksanaan hasil evaluasi LKPJ bupati dari dewan.
"Dulu, rekomendasi LKPJ bupati dari DPRD Kulon Progo yang menindaklanjuti adalah wakil bupati, sekarang tentu ditanggung bupati. Hal ini akan menghambat pembangunan," katanya.
"Hal teknis di lapangan diserahkan ke wakil bupati, sedangkan bupati mengurusi tata pemerintahan. Wakil bupati bisa terjun ke masyarakat melakukan pendampingan, memberikan penjelasan hingga memberi motivasi warga supaya mampu menghadapi pandemi COVID-19," katanya.
Ia mengatakan pengisian wakil bupati tidaklah sulit, karena ini urusan rumah tangga Kabupaten Kulon Progo, dan yang menyelenggarakan pemilihan adalah DPRD. "Jadi kenapa kita harus berfikir jauh-jauh di luar konteks atau menyeret politik masa lalu. Yang kita hadapi sisa jabatan dua tahun sampai 2022, yang seharusnya sederhana karena peraturan dan tata tertib sudah ada," katanya.
Istana berharap ada situasi seperti ini pemilihan wakil bupati dapat dilakukan dengan cepat, tapi sekali lagi, PKS belum memberikan kejelasan surat rekomendasi.
"Mari kita lebih dewasa dalam berpolitik dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan," katanya.
