Pemkab setujui bekas Puskesmas Bambanglipuro jadi RS darurat COVID-19

id penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coronavirus 2019

Pemkab setujui bekas Puskesmas Bambanglipuro jadi RS darurat COVID-19

Sekda Bantul yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bantul Helmi Jamharis (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Alhamdulillah Forkompinda Bantul menyetujui eks Puskesmas Bambanglipuro di Sidomulyo sebagai rumah sakit darurat COVID-19, sehingga dari Gugus Tugas segera menindaklanjuti dengan mempersiapkan segala sesuatu agar bisa operasional,
Bantul (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyetujui gedung bekas Pusat Kesehatan Masyarakat Bambanglipuro difungsikan sebagai rumah sakit darurat penanganan pasien terindikasi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di daerah itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Rabu, mengatakan bahwa Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bantul telah meninjau gedung bekas Puskesmas Bambanglipuro di Desa Sidomulyo dan melaporkan ke Bupati Bantul untuk kemudian pada Rabu ini diadakan Rapat Forkompinda untuk mendapatkan persetujuan.

"Alhamdulillah Forkompinda Bantul menyetujui eks Puskesmas Bambanglipuro di Sidomulyo sebagai rumah sakit darurat COVID-19, sehingga dari Gugus Tugas segera menindaklanjuti dengan mempersiapkan segala sesuatu agar bisa operasional," katanya.

Baca juga: Dinkes: Penentuan ODP/PDP COVID-19 usai pemeriksaan lengkap

Sekda Bantul yang juga Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bantul mengatakan, kalau dari sisi fisik bangunan karena dulunya dimanfaatkan untuk puskesmas rawat inap, maka secara umum sudah tersedia kamar-kamarnya kemudian tempat tidur, toilet dan sebagainya.

"Hanya kita perlu melaksanakan pembersihan dan melakukan pembenahan-pembenahan agar akses yang dibutuhkan itu memenuhi ketentuan sebagaimana yang diharapkan oleh Dinas Kesehatan Bantul," katanya.

Dia mengatakan, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana Gugus Tugas akan memanfaatkan fasilitas di sebagian puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh Bantul yang sekarang ini menetapkan sebagai puskesmas rawat inap.

"Misalnya bed (tempat tidur) bisa ditarik ke rumah sakit darurat di Bambanglipuro, tentu ini akan mengurangi belanja operasional penyediaan sarana prasarana. Kemudian Dinkes akan mengatur sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan, baik dokter, perawat serta tenaga administrasi yang dibutuhkan," katanya.

Dia mengatakan, untuk biaya operasional rumah sakit darurat COVID-19, dari Gugus Tugas akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan dan menyikapi usulan dari Dinkes berapa yang akan diusulkan untuk kegiatan operasional tersebut.

"TAPD akan menyetujui apabila memang anggaran itu betul-betul untuk kelancaran rumah sakit darurat tersebut. Untuk anggaran belum ditentukan karena belum ada usulan secara resmi dari Dinkes. Kalau dari sisi ruangan tidak ada 100, tetapi kapasitas pasien bisa mencapai 100 pasien," katanya.

Baca juga: Dua PDP COVID-19 asal Bantul meninggal di RSUP Sardjito

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bantul Sri Wahyu Joko Santosa mengatakan untuk kasus COVID-19 di Bantul per 1 April hingga pukul 16.00 WIB adalah pasien rawat inap, yaitu PDP berjumlah 36 orang, pasien konfirmasi positif lima orang, kemudian ODP berjumlah lima orang.

Lima pasien konfirmasi positif tersebut, dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul dua orang, Rumah Sakit Panti Rapih satu orang, Rumah Sakit PKU satu orang (pindahan dari RSP Respira) dan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito satu orang.
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar