Ketua Gugus Tugas: Belum ada daerah yang disetujui untuk lakukan PSBB

id covid-19,corona,doni monardo,psbb,pembatasan sosial berskala besar,penanganan corona,virus corona,2019-ncov,novel corona

Ketua Gugus Tugas: Belum ada daerah yang disetujui untuk lakukan PSBB

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. (ANTARA/ HO/ Humas BNPB)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (COVID-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan belum ada daerah yang disetujui untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Belum (ada usulan yang disetujui), menunggu rencana aksi," kata Doni Monardo di kantornya di Jakarta, Senin.

Doni menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Dari gugus tugas sudah membuat surat ke menteri kesehatan agar daerah yang sudah meminta izin PSBB melengkapi dengan rencana aksi dan membuat rencana kesiapannya sehingga diharapkan ketika daerah sudah memulai program ini semua bisa berjalan dengan baik," tambah Doni.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Anies sebelumnya menyatakan telah menyampaikan surat permohonan penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta kepada Menteri Kesehatan Terawan pada 2 April 2020.

Sementara PMK No 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 baru diteken pada 3 April 2020.

Dalam PMK tersebut, daerah yang mengajukan permohonan penetapan PSBB harus disertai dengan data peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu, serta kejadian transmisi lokal. Daerah juga harus menyampaikan informasi kesiapan daerah, seperti aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan anggaran, serta operasional jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.

Guna menetapkan PSBB, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan membentuk tim yang bertugas untuk melakukan kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan usulan PSBB ke Menkes. Kemarin Bapak Menkes dan kami dari Gugus Tugas sudah berdiskusi apa yang harus dilakukan setelah dapat surat permohonan dari daerah. Presiden meminta agar diatur baik agar daerah dalam menerapkan PSBB tidak boleh ada perbedaan pandangan pusat dan daerah dan disusun protokol acuan panduan untuk melakukan PSBB," tambah Doni.

Dalam PMK tersebut, PSBB meliputi (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (4) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; (5) pembatasan moda transportasi; dan (6) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk: (a.) supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; (b.) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan (c.) tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Pembatasan moda transportasi juga dikecualikan untuk: (a.) moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan (b.) moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

"Nantinya daerah dalam melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional termasuk juga kemudahan akses masih tetap diberikan terhadap aktivitas masyarakat dengan memperhatikan 'physical distancing' dan 'social distancing'," tambah Doni.




Untuk menegakkan hukum selama PSBB juga dimungkinkan oleh aparat hukum.

"Kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang tapi kita sangat berharap pendekatan kedislinan, kesadaran kolektif untuk memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal melakukan PSBB," ungkap Doni.

Dalam pasal 18 PMK tersebut disebutkan: "Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hingga Minggu (5/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.273 kasus dengan 164 orang dinyatakan sembuh dan 198 orang meninggal dunia.

Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (1023), Jawa Barat (247), Banten (173), Jawa Timur (152), Jawa Tengah (120), Sulawesi Selatan (82), Yogyakarta (33), Bali (32), Sumatera Utara (25), Papua (18) dan provinsi lainnya.

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (6/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 1.273.709 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 69.456 kematian sedangkan sudah ada 262.486 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 336.830 kasus, di Spanyol 131.646 kasus, di Italia 129.948 kasus, di Jerman sebanyak 101.123 kasus, di Prancis 92.839, di China 81.708 kasus, di Iran 58.226, di Inggris 47.806, di Turki 27.069 dan di Swis 21.100 orang.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 15.887 orang, disusul Spanyol 12.641 orang, di Amerika Serikat 9.618 orang, di Prancis 8.078 orang, di Inggris 4.934 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 204 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19.


 
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar