Musrenbang Bantul 2021 bahas pemulihan ekonomi

Bantul (ANTARA) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 selain membahas tentang pembangunan sumber daya manusia berkualitas juga membahas pemulihan ekonomi pasca-wabah COVID-19.

Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Pulung Haryadi di Bantul dalam Musrembang RKPD itu Selasa, mengatakan, ada beberapa hal yang merupakan arahan Bupati Bantul untuk didiskusikan karena adanya kontraksi ekonomi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.

"Karena kita tahu persis COVID-19 ini akan berpengaruh pada industri pariwisata dan lain sebagainya, yang tentu saja ke depan harus kita rancang sedemikian rupa di sektor ekonomi terutama pemulihan pasca COVID-19," katanya.

Dalam Musrenbang RKPD Bantul 2021 secara online sebagai bagian dari kebijakan social distancing guna memutus penyebaran wabah COVID-19 itu juga membahas beberapa program prioritas dan strategis yang akan dilakukan Pemkab Bantul berkaitan dengan peningkatan ekonomi.

"Diarahkan pula kita harus berpegang pada beberapa program-program penting prioritas yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur dimana juga menyangkut pertumbuhan ekonomi. Inilah beberapa hal arahan dari beliau (Bupati)," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Isa Budi Hartomo mengatakan, ada empat prioritas dalam RKPD Bantul 2021. Pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan fokus peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan melalui gerakan masyarakat sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pengurangan kemiskinan.

Kedua, penurunan ketimpangan melalui penumbuhan pusat ekonomi dengan fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri, KEK pariwisata, pengembangan wisata Goa Selarong, Gumuk Pasir dan Makam Raja-Raja Imogiri Mangunan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sementara prioritas ketiga, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan fokus pada pengembangan infrastruktur mendukung KEK industri, pariwisata dan penanggulangan bencana.

Sedangkan prioritas keempat adalah peningkatan pelayanan publik dengan pemantapan smart service dengan fokus pada respontime pelayanan, persiapan pendataan terintegrasi aplikasi SIM kependudukan, kemiskinan dan kesehatan serta mall pelayanan publik.

"Ada catatan juga bahwa kita sekarang memasuki masa tanggap darurat untuk COVID-19, artinya ini akan membawa dampak terhadap segala sesuatu yang kita lakukan dengan kejadiaan saat ini, terutama dalam penurunan angka kemiskinan itu menjadi seperti apa," katanya.