Sleman siapkan Rp105 miliar untuk penanganan COVID-19

id Pemkab Sleman,Kabupaten Sleman,COVID-19,Virus Corona,Sekda Sleman,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-nc

Sleman siapkan Rp105 miliar untuk penanganan COVID-19

Bupati Sleman Sri Purnomo menyerahkan alat penyemprot disinfektan untuk 25 puskesmas yang ada di Sleman. ANTARA/ HO-Humas Pemkab Sleman

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan anggaran Rp105 miliar untuk pengendalian dan penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sleman.

"Alokasi anggaran terbesar akan digunakan di bidang kesehatan. Saat ini sudah terrealisasi Rp80 miliar," kata Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya di Sleman, Selasa.

Selain untuk kesehatan, Pemkab Sleman juga menyiapkan jaminan hidup (Jadup) melalui SE Nomor 440/00904 tentang Pemberian Jaminan Hidup Bagi Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

"Jadup juga diberikan kepada Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan atau Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masuk kriteria miskin atau rentan miskin yang sudah masuk isolasi. Besarnya jadup Rp45.000 per orang per hari," katanya.

Ia mengatakan, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman juga melakukan pendataan pemudik, data per Senin (6/4) pukul 15.30 WIB total pemudik mencapai 4.542 orang.

"Pemudik yang datang harus periksa di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Dari hasil pemeriksaan, memperoleh dokumen telah periksa bila termasuk Orang Tanpa Gejala (OTG), maka dipersilahkan karantina mandiri di rumah," katanya.

Harda mengatakan, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sleman juga telah menyiapkan shelter atau hunian sementara untuk tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya, serta warga pendatang dari luar wilayah DIY dan warga Kabupaten Sleman yang tidak dapat masuk kembali ke rumah masing masing.

Shelter tersebut meliputi, shelter 1 Asrama Haji digunakan untuk pemudik ODP yang menjalani hasil tes atau menunggu hasil tes, PDP yang sudah sembuh menunggu pulang, petugas medis dan kesehatan yang tidak bisa pulang rumah.

"Ketentuan masuk shelter yakni pemudik yang datang harus periksa di faskes terdekat, bila warga menolak pemudik kembali ke rumahnya maka harus ada surat pernyataan dari RT/ RW dan dukuh setempat dan direkomendasi oleh kepala desa dan diketahui camat wilayah, bahwa pemudik tidak bisa melakukan karantina mandiri karena tidak punya rumah atau tidak ada ruang karantina mandiri dan tidak boleh alasan karena warga takut menerima pemudik, karena penanganan karantina diawasi petugas medis," katanya.

Kemudian shelter 2 Wisma Sembada, dipakai untuk pemudik yang masuk kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan ketentuan masuk shelter pemudik yang datang harus periksa di faskes terdekat, dan dinyatakan sebagai OTG.

"Bila warga menolak pemudik kembali ke rumahnya maka juga harus ada surat pernyataan dari RT/ RW dan dukuh setempat dan direkomendasi oleh kepala desa dan diketahui Camat wilayah, bahwa pemudik tidak bisa melakukan karantina mandiri," katanya.

Sedangkan warga yang datang menggunakan pesawat agar dicek kesehatannya di kesehatan bandara.

"Dari bandara secara mandiri menuju ke alamat tujuan (rumah masing-masing) dan terlebih dahulu melapor ke RT setempat," katanya.

"Apabila tidak ada penolakan dari masyarakat, maka selesai. Kalau ada penolakan, maka bila sehat, menuju ke shelter 2 secara mandiri. Apabila bergejala ISPA menuju ke shelter 1 secara mandiri," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Eka Arifa
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar