"Kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya, apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan kepada Presiden soal ini, kami mendorong agar bisa dikirim manual, silakan nanti pusat melakukan verifikasi," katanya di Semarang, Selasa.
Ganjar mengakui mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya sebab prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat dan meminta seluruh buruh yang terdampak serta tidak bisa mengakses sistem Kartu Prakerja, dapat dibantu dengan data manual.
Terkait nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng.
Menurut dia, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi COVID-19 ini.
"Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan, paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para buruh," katanya.
Dengan total 45.000 buruh yang dirumahkan di Jateng saat ini, kata Ganjar, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan, minimal kebutuhan sembako ada setiap hari.
"Kalau buruh, Apindo atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," katanya.
Hal tersebut disampaikan Ganjar usai menemui perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah Wahyudi mengatakan bahwa mekanisme Kartu Prakerja menyulitkan dan membuat banyak buruh tidak dapat mengakses program itu.
Selain dilakukan secara daring, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi penyebabnya.
"Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini. Sulit mengakses masuk kartu Prakerja. Padahal, Kartu Prakerja bagaikan angin surga buat kami para buruh yang di PHK atau dirumahkan saat ini," ujarnya.
Ia mengungkapkan selama pandemi COVID-19 berlangsung, ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan tanpa ada pesangon atau gaji yang diperoleh, bahkan di serikat buruhnya setidaknya ada 2.000 buruh yang di PHK atau dirumahkan.
"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini," kata dia.
